EU-UNDP SUSTAIN dan BPSDM Gelar Pelatihan Sertifikasi SPPA

Bagikan Artikel ini

Kupang, NTTOnlinenow.com – EU-UNDP SUSTAIN dan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Hukum dan Ham dan para peserta pelatihan terpadu sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengadakan kunjungan ke perwakilan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kamis 27 Juli 2017.

Siaran Pers EU-UNDP SUSTAIN menerangkan, Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempererat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan membahas isu-isu penting dalam penerapan Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah Nusa Tenggara Timur. Topik pembahasan antara lain adalah bagaimana penanganan dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga tersebut.

Kunjungan ini merupakan rangkaian dari acara pelatihan terpadu sertifikasi SPPA yang dikoordinasikan oleh BPSDM Kumham dan bekerja sama dengan EU-UNDP SUSTAIN. Pelatihan terpadu ini sendiri dilakukan di Kupang pada 17-28 Juli 2017 dan dihadiri oleh para lembaga penegak hukum seperti hakim khusus anak, jaksa, polisi, pekerja sosial, dan perwakilan masyarakat sipil.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
SPPA merupakan undang-undang yang menekankan pada pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku yang memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam mendapatkan keadilan yang bersifat restoratif. SPPA diharapkan dapat melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

Pengadilan Anak Kupang sebagai pilot project EU-UNDP SUSTAIN
EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek mendukung pembaruan peradilan yang didanai oleh Uni
Eropa dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia. Salah satu fokus kerja EU-UNDP SUSTAIN adalah mendukung Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan pengadilan anak di lima wilayah pilot yaitu Kupang, Stabat, Manado, Cibinong, dan Sleman.

Dalam prakteknya, mewujudkan pengadilan anak yang adil tidak hanya melibatkan pengadilan saja. Oleh karena itu, selain mendukung para hakim anak di pengadilan negeri Kupang, EU-UNDP SUSTAIN juga turut mendukung terlaksananya pelatihan terpadu antar semua lembaga penegak hukum seperti kali ini, yang dimotori oleh BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami melihat respon dan komitmen yang baik dari pengadilan anak di Kupang untuk menerapkan SPPA dalam bentuk peningkatan kapasitas para hakim anak,” ujar Ariyo Bimmo, Koordinator Sektor EU-UNDP SUSTAIN. “Salah satu tantangan penerapan SPPA adalah menjaga koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penyamaan persepsi tentang isi SPPA, yang sedang diatasi dengan pelatihan terpadu seperti ini,” sambungnya.

Tentang EU-UNDP SUSTAIN
Proyek EU-UNDP SUSTAIN adalah bentuk dari dukungan konstan yang diberikan Uni Eropa kepada pemerintah Indonesia dalam meningkatkan tata kelola di bidang hukum. UNDP, sebagai pelaksana, memiliki visi yang sama dan menekankan pelayanan keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia dan menjamin akses warga negara terhadap keadilan.

Proyek yang bernilai € 10 juta ini mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membangun transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan keadilan. Dilaksanakan pada 2014-2019, empat sektor utama proyek ini adalah:

1. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal peradilan
2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para hakim, staf pengadilan dan kapasitas PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI
3. Sumber Daya Manusia dan Manajemen Organisasi
4. Transparansi dalam Sistem Manajemen Perkara dan prosedur peradilan untuk meningkatkan kualitas data dan putusan perkara serta ketepatan waktu penanganan perkara.

Tentang Uni EROPA
Uni Eropa merupakan kelompok 28 negara-negara Eropa yang demokratis. Telah lebih dari setengah abad Uni Eropa berhasil mempertahankan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, dan secara progresif membangun pasar tunggal Eropa dimana warga, barang, jasa dan modal dapat bebas beredar di wilayahnya. Keberhasilan ini diakui secara internasional pada tahun 2012 dengan dianugerahkannya Penghargaan Nobel Perdamaian kepada Uni Eropa.

Dengan lebih dari 500 juta warga negara yang tinggal dalam batas wilayahnya, Uni Eropa merupakan kekuatan global. Uni Eropa merupakan ekonomi terbesar dunia, mewakili hampir seperempat dari GDP dunia. Selain itu, Uni Eropa merupakan blok perdagangan serta donor pembangunan terbesar dunia.

UNDP Indonesia
Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) bermitra dengan semua tingkatan masyarakat untuk membantu membangun masyarakat yang mampu menanggulangi krisis, bertumbuh dan mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. UNDP berada di 177 negara dan menawarkan perspektif global dan pandangan lokal untuk memberdayakan kehidupan dan membangun masyarakat yang tangguh.