LKPP dan MCA-Indonesia Luncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan

Yogyakarta, NTTOnlinenow.com – MCA-Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa 25 Juli 2017, meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS). Program Compact yang dilaksanakan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) dan didanai Pemerintah Amerika Serikat adalah inisiatif pembangunan inovatif yang diimplementasikan oleh dan untuk masyarakat Indonesia.

Siaran Pers MCA-Indonesia menerangkan, sistem ini mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, dengan memungkinkan proses pengadaan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil risiko penipuan dan korupsi. Proyek ini membantu LKPP untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis berbagai data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara lebih baik.

Salah satu produk PMIS, Monitoring & Evaluation New Generation atau Monev NG, diluncurkan hari ini oleh LKPP dalam acara Pra-Rakernas Lembaga Pengadaan Secara Elektronik di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

“Ini kontribusi MCA-Indonesia untuk tulang punggung sistem informasi pengadaan yang modern. SIstem ini akan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber dan kemudian menganalisisnya sehingga dapat digunakan untuk mengambil berbagai keputusan penting. Sistem ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan sektor pengadaan di Indonesia,” ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr.

Salah satu tujuan PMIS ialah penggabungan data dari sejumlah sistem informasi dan basis data yang telah dimiliki LKPP, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia atau blacklist, dalam sebuah Gudang Data atau Data Warehouse. Kumpulan data tersebut kemudian dianalisis oleh piranti lunak dan disajikan dalam sebuah dashboard yang disebut Monev NG.

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan dan keuangan pemerintah, LKPP dan Kementerian Keuangan hari ini juga menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data. Data dari Kementerian Keuangan yang akan memperkaya sistem informasi manajemen pengadaan tersebut ialah Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. MCA-Indonesia, bekerja sama dengan LKPP, akan memberikan asistensi agar sistem informasi manajemen pengadaan dapat memfasilitasi pertukaran data tersebut.

Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen pengadaan adalah bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan senilai Rp 975 miliar ini, yang bertujuan mendukung upaya pemerintah Indonesia mereformasi sistem pengadaan agar lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan Compact Indonesia, proyek ini bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai MCA-Indonesia, kunjungi: http://www.mca-indonesia.go.id

Tentang Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia)
MCA-Indonesia adalah pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC), yang mendukung Kemitraan Strategis Amerika Serikat dengan Indonesia. MCA-Indonesia bertujuan mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, dan bertindak sebagai lembaga pengelola tiga proyek utama yakni: (1) Kemakmuran Hijau, (2) Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting, dan (3) Modernisasi Pengadaan.

Tentang Millennium Challenge Corporation (MCC)
MCC adalah lembaga inovatif dan independen Pemerintah Amerika Serikat yang bertujuan membantu pengentasan kemiskinan secara global. Dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada 2004, MCC telah menyalurkan Hibah Compact senilai US$ 11,2 miliar bagi 27 negara yang berkomitmen pada tata pemerintahan yang baik (good governance), kebebasan ekonomi, dan investasi pada warga negaranya. Hibah Compact bersifat kompetitif, artinya negara calon penerima hibah harus bersaing dalam proses seleksi yang transparan.

MCC memegang prinsip country-led solutions dan country-led implementation, sehingga negara pelaksana hibah memiliki keleluasaan dan wewenang untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, serta mengembangkan dan melaksanakan programnya.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*