Pernyataan Din Syamsuddin Berpotensi Merugikan Gereja Katolik Indonesia

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pernyataan Din Syamsuddin bahwa perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang hendak mendirikan khilafah di Indonesia, sama dengan eksistensi Tahta Suci Vatikan yang menghilangkan sekat negara dan menjadi kiblat bagi umat Katholik di seluruh dunia, merupakan pendapat yang keliru, tendensius dan menyesatkan serta dapat merugikan Gereja Katholik dan umatnya di Indonesia.

Penilaian ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Senin (17/7/2017).

“Sangat disayangkan, pernyataan Din Syamsuddin ini dilontarkan pada saat HTI dengan cita-citanya ingin membangun ideologi Khilafah di Indonesia dengan manggantikan Pancasila sebagai dasar negara, sedang menghadapi desakan publik untuk dibubarkan,” kata Petrus.

Advokat Peradi ini menjelaskan, menurut batasan yang ada, khilafah adalah sistim pemerintahan yang wilayah kekuasaannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan banyak negara di dunia, yang berada di bawah satu kepemimpinan dengan dasar hukumnya adalah syariat Islam. Dengan kata lain, Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia, untuk menegakan syariat Islam dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia.

Sedangkan Tahta Suci Vatikan, lanjut Petrus, merupakan pusat pemerintahan Gereja Katholik yang bukan saja diakui oleh negara-nagara di dunia, akan tetapi juga oleh subyek-subyek hukum internasioanl lainnya. Diakui sebagai sebuah entitas berdaulat yang dikepalai oleh seorang Sri Paus dengan hak dan kewajiban yang analog dengan negara berdaulat. Tahta Suci Vatikan dapat melalukan hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatiknya di berbagai negara di dunia.

Baca juga : Peletakan Batu Pertama Pembagunan Galeri Seni di Perbatasan Belu-Timor Leste

Dia menyatakan, Tahta Suci Vatikan tidak pernah dalam mimpinya atau programnya ingin menggantikan ideologi Pancasila dan menempatkan ideologi Katholiknya menjadi dasar negara atau di negara manapun ketikaTahta Suci Vatikan menempatkan perwakilan diplomatiknya mengemban misi Gereja Katholik di suatu negara. Meskipun Tahta Suci Vatikan memiliki status ganda yaitu sebagai negara bagian dan sebagai Organisasi Gereja yang bersifat internasional bahkan menjadi subyek hukum Internasional, namun Tahta Suci Vatikan tidak pernah memiliki agenda untuk menjadikan ajaran Katholik menjadi ideologi negara dimanapun termasuk di Indonesia.

“Gereja Katholik dimanapun selalu menghormati ideologi masing- masing negara dengan menempatkan perwakilan diplomatiknya di banyak negara termasuk Indonesia,” tandas Petrus.

Dia menegaskan, pernyataan Din Syamsuddin sangat tendensius, menyesatkan bahkan merugikan Gereja Katholik, Perwakilan Diplomatik Tahta Suci Vatikan di Jakarta dan Umat Katholik Indonesia. Karena menganalogikan perjuanagn HTI yang ingin membangun ideologi Khilafah di Indonesia dengan status Tahta Suci Vatikan, sebagai negara bagian Vatikan dan sebagai organisasi Internasional.

Sekali lagi Gereja Katholik tidak pernah secara politik berusaha untuk menggantikan ideologi negara Pancasila dengan ideologi Katholik di Indonesia. Gereja Katholik sangat menghormati dan taat kepada hukum di negara-negara dimana Tahta Suci Vatikan menempatkan perwakilan diplomatiknya yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara lain.

Petrus menambahkan, bahwa Gereja Katholik dengan miliaran umatnya di seluruh dunia berkiblat ke Tahta Suci Vatikan, itu benar karena induk organisasi Gereja Katholik dan Hukum Kanonik berpusat di Vatikan. Namun demikian, Perwakilan Diplomatik Vatikan di Jakarta, Gereja Katholik dan umat Katholik Indonesia tetap konsisten dan komit untuk tetap menjaga dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan tidak pernah punya mimpi untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ajaran Katholik menjadi ideologi negara.