PT Karisma Persada Energi Sesalkan Sikap Pemkab Lembata

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Manajemen PT Karisma Persada Energi (KPE) menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata yang belum mau menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu terkait pemanfaatan jober milik Pemerintah Lembata.

Direktur Pemasaran PT KPE, Hermawan sampaikan ini kepada wartawan melalui selularnya, Jumat (14/7/2017).

Hermawan menjelaskan, MoU yang telah ditandatangani antara Pemkab Lembata dan PT KPE terkait penjualan solar non subsidi dengan menyewa atau memanfaatkan jober milik Pemkab Lembata di Lewoleba. Tanda tangan kerja sama itu dilaksanakan pada masa penjabat Bupati Lembata, Piter Sinun Manuk. Untuk memuluskan kerja sama itu, pihak perusahaan telah menerjunkan teknisi untuk memperbaiki jober dimaksud. Biaya yang telah dikeluarkan untuk merealisasikan kerja sama dengan Pemkab Lembata itu sudah cukup besar.

“Kami sangat sayangkan karena kerja sama yang telah ditandatangani itu belum bisa dijalankan karena Bupati Lembata saat ini membatalkan secara sepihak. Padahal semua tahapan sudah dijalankan termasuk urusan adat dengan menghadirkan tokoh- tokoh adat,” kata Hermawan.

Dia menyampaikan, pihaknya tidak akan bertindak lebih dahulu untuk mengirim kapal minyak ke Lembata karena bupatinya tidak menyetujui MoU yang telah ditandatangani itu. Karena kirim kapal tapi minyaknya (solar) tidak dibongkar, perusahaan akan sangat rugi. Karena itu, persoalan yang ada harus diselesaikan terlebih dahulu secara baik.

Baca juga : Rekrutmen Khusus Program D3 Kelas Kerja Sama PLN-Politeknik Negeri Kupang

“Kami jauhi aspek politik dalam kerja sama ini, karena kami murni bergerak di bidang bisnis. Kami bawa investasi untuk kemajuan bersama, agar tidak terjadi kelangkaan solar industri atau non subsidi di Lembata,” tandas Hermawan.

Ditegaskannya, KPE adalah satu-satunya perusahaan yang mau berinvestasi ke wilayah Indonesia bagian Timur, termasuk Lembata. Bahkan untuk kepentingan investasi ini sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah ditantangani, pihak perusahaan sudah meminta Bupati Yance Sunur untuk bertemu. Tapi permintaan ini belum ada konfirmasi sampai sekarang. Bahkan permintaan secara lisan pun, dijawab belum ada waktu untuk bertemu.

“Kami datang bukan untuk minta proyek, tapi bawa investasi untuk daerah. Kami adalah perusahaan benefit yang mengantongi izin niaga dari Pertamina,” ujar Hermawan.

Tentang alasan penolakan Bupati Yance Sunur, Hermawan akui tidak tahu. Karena perusahaan ini tidak pernah melakukan pelanggaran terkait MoU itu. Jika ada persoalan yang harus diselesaikan, bisa dicari solusi bersama. Sehingga pengiriman kapal dan bongkar muat solar industri bisa berjalan sesuai MoU yang telah ditandatangani.

Hermawan menambahkan, walau rugi tapi pihak perusahaan belum mengambil langkah hukum. Pihak perusahaan sudah menyerahkan kepada pengacara perusahaan, Mohamad Boli di Lembata untuk menyikapi dengan mencari solusi yang tepat.