DPRD NTT Usul Event Pariwisata Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Anggaran DPRD mengusulkan kepada pemerintah agar event- event pariwisata seperti Tour de Flores (TdF) dan Tour de Timor (TdT) dibangun kerja sama dengan pihak ketiga agar tidak membebani APBD NTT.

Demikian salah satu poin rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTT yang disampaikan dalam sidang paripurna dewan, Kamis (13/7/2017).

Ketua Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson Matara mengatakan, saat ini event- event pariwisata seperti TdF dan TdT masih dibebankan kepada APBD. Ke depan, pemerintah harus mampu membangun komunikasi dengan pihak luar, agar event- event seperti itu dibiayai oleh pihak ketiga. Dengan demikian, tidak lagi membebani APBD NTT sebagaimana yang terjadi dalam dua tahun event balap sepeda bertaraf internasional dimaksud.

Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat menyampaikan, pada prinsipnya lembaga dewan mendukung event pariwisata TdF 2017 yang mulai digelar pada 14 Juli dengan titik star di Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Namun ke depan, pemerintah harus mencari solusi agar tidak terus- terusan membebani APBD NTT yang sangat minim ini.

Apalagi pada tahun 2018 mendatang, beban APBD NTT cukup besar untuk membiayai pilkada gubernur. Jika sikap pemerintah dengan tidak mencari sponsor atau pihak ketiga, tentu akan menjadi kesulitan. Karena selain membiayai pilkada gubernur, APBD juga dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalaupun ada beban untuk APBD, itu pun hanya untuk kegiatan gala dinner atau soft opening sebagai tuan rumah,” kata Rumat.

Baca juga : PT Karisma Persada Energi Sesalkan Sikap Pemkab Lembata

Anggota Komisi V DPRD NTT ini menegaskan, jangan sampai pembebanan terhadap APBD dimaksud dipakai untuk membiayai item lainnya seperti tiket, penginapan, dan mobil yang dipakai selama kegiatan berlangsung. Jika peserta TdF terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan menyetor sejumlah dana, maka uang yang ada dipakai untuk membiayai mereka selama berlangsungnya event. Sehingga pemerintah tidak menanggung seluruhnya kegiatan itu yang nota bene diikuti oleh mereka yang punya hobi bersepeda.

“Prinsipnya kita dukung, tapi jangan sampai daerah yang miskin ini harus membiayai para pebalap sepeda yang nota bene adalah bagian dari hobi mereka,” tandas Rumat.

Rumat mengharapkan, pelaksanaan TdF yang menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD, harus juga diimbangi dengan pelayanan dasar lainnya. Seperti penataan jalan dan restoran di objek- objek wisata yang telah disiapkan menjadi destinasi. Sehingga ada kesinambungan promosi pariwisata melalui event TdF itu. Dimana ketika ada kunjungan wisatawan pasca TdF, penataan objek wisata yang menjadi destinasi, telah dipersiapkan secara bagus.

Pada kesempatan itu Rumat menyatakan, penyelenggaraan TdF yang sudah memasuki tahun kedua ini sering mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk di lembaga dewan karena penggunaan APBD yang tidak transparan. Hingga saat ini, pemerintah melalui instansi terkait belum menjelaskan secara detail, apakah dukungan dana dari APBD itu digunakan oleh event organizer (EO) atau oleh pemerintan sendiri. Jika digunakan oleh EO, tentu ada nota perjanjian kerja sama yang ditandatangani.

“Sangat disesalkan kalau penggunaan anggaran miliaran rupiah itu, oleh pemerintah sendiri yang mengakibatkan pelaku wisata lokal tidak dilibatkan atau diberi peran maksimal,” tegas Rumat.

Dia menambahkan, semestinya event besar seperti TdF itu, pelaku wisata lokal seperti PHRI, dan Asita dilibatkan. Peran pelaku wisata lokal seperti menghubungi guide (pemandu wisata), tiket, dan transportasi lokal. Sehingga tidak heran kalau masyarakat sangat sesalkan kegiatan TdF karena tidak memberi dampak apapun bagi mereka, karena tidak dlibatkan seperti sekarang.