RSUD Johannes Harus Bangun Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Manajemen rumah sakit milik pemerintah provinsi NTT, RSUD W.Z. Johannes Kupang diminta untuk membangun kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna mempercepat pelayanan kepada para pasien.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (10/7/2017).

Menurut Yunus, kerja sama tersebut dimaksudkan agar BPJS Kesehatan menempatkan staf di RSUD Johannes untuk memberikan pelayanan kepada para pasien. Dengan demikian, kegiatan verifikasi dan segala aspek terkait lainnya berkaitan dengan pembebanan biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan, tidak memakan waktu yang lama.

“Tidak bisa dipungkiri, karena tidak ada kerja sama yang bagus, kadang- kadang bisa menuai kritik atau komplain dari masyarakat karena adanya pasien BPJS Kesehatan yang tidak puas atas pelayanan yang diperoleh,” kata Yunus.

Baca juga : LSI Kritisi Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD NTT

Yunus menegaskan, dewan juga meminta agar proses verifikasi dilakukan secara ketat. Hal ini dimaksudkan pasien yang belum tercover BPJS Kesehatan sebelumnya, bisa langsung diproses oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit atau di loket yang telah disiapkan. Pasalnya, beban APBD untuk membiayai pasien non BPJS Kesehatan sangat tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah tidak terlalu banyak. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan menempatkan timnya di rumah sakit agar tidak membebani APBD dan masyarakat bisa langsung menikmati sarana dan prasarana BPJS Kesehatan.

“Saya menilai, BPJS terjunkan tim ke rumah sakit merupakan sebuah langkah yang sangat efektif dan konkrit dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dengan demikian, verifikasi langsung dilakukan di lapangan dan pembayaran pun langsung di tempat,” ujar Yunus.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Sumba ini menegaskan, BPJS Kesehatan harus punya tim khusus untuk menangani hal tersebut di rumah sakit, mengingat kebutuhan terhadap RSUD Johannes sebagai satu-satunya RS rujukan sangat tinggi. Untuk itu BPJS Kesehatan harus siapkan tim khusus yang urusannya adalah memverifikasi. Kalau sekarang misalnya hanya dua atau tiga orang, kedepannya harus menambah sumberdaya manusia di sana sehingga setiap kali pasien yang masuk harus melewati pintu BPJS Kesehatan terlebih dahulu.

“Perlu ada semacam ruang informasi atau ruang konsultasi terkait sistem pelayanan BPJS Kesehatan, dimana masyarakat umum bisa mengakses atau mendapatkan informasi secara detail. Selama ini, arus penanganannya belum memikirkan aspek-aspek seperti ini,” tegas Yunus.

Yunus berpendapat, rumah sakit bukan instansi yang menangani infrastruktur tapi menangani manusia. Sehingga dalam pembahasan anggaran murni 2018, akan menyikapi hal- hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kemanusiaan, agar birokrasinya jangan terlalu diperpanjang. Pemerintah harus menempuh langkah yang konkrit, termasuk pemanfaatan dana yang berkaitan dengan urusan kemanusiaan terutama rumah sakit.