LSI Kritisi Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi niat DPRD NTT untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD NTT.

Koordiantor LSI Wilayah NTT, Petrus Yohn Mone menilai, ngototnya para anggota dewan untuk membahas kenaikan tunjangan sangat melukai perasaan masyarakat NTT. Pasalnya, kenaikan tunjangan anggota DPRD tidak mencerminkan diri sebagai perwakilan dari rakyat.

“Anggota dewan tidak pantas meminta kenaikan gaji, sebab kinerja mereka saja masih dipertanyakan. Anggota dewan harus menunaikan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui tugas dan fungsi yang diperankannya di lembaga legislatif,” kata Mone kepada wartawan di Kupang, Senin,(10/7/2017).

Baca juga : Semua Fraksi DPRD NTT Nilai Kenaikan Tunjangan Sangat Wajar

Menurut Mone, sangat tidak relevan bilamana dewan meminta kenaikan gaji. Apalagi sulit mengukur kinerja dan prestasi DPRD. “Mereka itu wakil rakyat atau wakil apa, menjadi anggota DPRD itu untuk berjuang membebaskan rakyat dari kemiskinan bukan menjadikan lembaga dewan sebagai mata pencaharian,” tegasnya.

Dia meminta DPRD NTT untuk sebaiknya segera membatalkan pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Fokus anggota dewan adalah untuk bekerja mengurus kepentingan rakyat bukan malah membahas penghasilan sebagai anggota DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, Morits Harsanto seorang pegawai swasta di Kota Kupang juga menyesalkan niat anggota DPRD NTT yang lebih agresif membahas kenaikan tunjangan ketimbang mau berkutat pada urusan-urusan rakyat.

“Baiknya mereka digaji dengan standar UMR (Upah Minimum Regional- red) saja, supaya kita mau lihat apakah mereka benar-benar mau jadi wakil rakyat ataukah mau cari penghasilan di lembaga yang bermartabat itu,” tandasnya.