Nelayan dan Pemilik Kapal Diminta Lengkapi Dokumen Pelayaran

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Nelayan dan pemilik kapal di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk tertib administratif dengan mengurus atau melengkapi dokumen pelayaran sesuai aturan yang berlaku demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Permintaan ini disampaikan Kasubdit Gakum Ditpolair Polda NTT, AKBP Wahyudi Wijaksana kepada nelayan dan pemilik kapal pada kegiatan sosialisasi perundang-undangan lalu lintas angkutan laut dan verifikasi kapal di Pelabuhan Rakyat NBS, di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Kamis (6/7/2017).

Menurut Wahyudi, pihak Polair Polda NTT mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Kupang tersebut, yang mana dimaksudkan untuk menyampaikan aturan-aturan yang akan diterapkan agar dapat dipahami bersama.

Terkait dengan pengawasan kegiatan atau aktivitas masyarakat nelayan di wilayah hukum Polda NTT, Wahyudi mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah kapal yang digunakan dalam melakukan pengawasan khususnya dalam hal penangkapan ikan.

“Tentunya kami tidak sendiri, tetapi berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Dinas Perhubungan, kaitannya dengan izin yang dikeluarkan maupun surat-surat atau dokumen kelengkapan kapal,” ujarnya.

Dia menegaskan, segala persyaratan yang diberlakukan terkait dengan pelayaran dan penangkapan ikan perlu menjadi perhatian serius bagi nelayan dan pemilik kapal untuk melengkapinya, sehingga tidak menimbulkan masalah dalam melakukan aktivitasnya di laut.

Baca juga : Dishub Kota Kupang Gelar Sosialisasi dan Verifikasi Kapal Nelayan

“Silahkan kepada masyarakat nelayan, kami imbau agar meluangkan sedikit waktunya untuk mengurus segala persyaratan yang diberlakukan, demi kenyamanan bersama dan tentunya aman bagi nelayan untuk mencari hidup dengan menangkap ikan dilaut,” imbaunya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Yogerens Leka mengungkapkan, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa kewenangan pengurusan Pas Kecil (sejenis STNK untuk kendaraan bermotor di darat) bagi kapal nelayan berkapasitas 6 GT (gross ton) ada pada Dinas Perhububungan. Sedangakan Sertifikat Kelayakan ibaratnya surat kir bagi kendaraan bermotor.

Sementara kepengurusan Pas Kecil dan Sertifikat Kelayakan bagi kapal yang berkapasitas 7 GT ke atas menjadi kewenangan atau tanggungjawab pihak KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan).

“Memang dalam perjalanan selama ini, Dinas Perhubungan mengeluarkan pas kecil untuk kapal berkapasitas 7 GT, karena kami mengikuti kapal-kapal penangkap ikan yang kebanyakan datangnya dari luar daerah, sehingga ketika kapal-kapal ini berada di Kupang maka Dinas hanya mengikuti dokumen yang terdahulu,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan banyak dokumen kapal ternyata tidak sesuai dengan fisik kapal itu sendiri, sehingga untuk itu, agar semua dapat berjalan lancar dan aman baik nelayan maupun dinas, maka perlu dilakukan verifikasi kembali.

“Kita cek kembali mesin maupun fisik kapal dan apabila ditemukan kapal yang berkapasitas diatas 7 GT maka kita kembalikan ke pihak yang berwenang atau KSOP,” ungkapnya.

Leka menegaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap semua kapal nelayan yang ada di Kota Kupang. Dan Pas Kecil yang sudah telanjur dikeluarkan sebelumnya, semuanya akan ditarik kembali untuk dilakukan verifikasi.