Dua Ranperda Penting Insiatif DPRD TTU, Lambat Ditetapkan Menjadi Perda

Bagikan Artikel ini

Laporan Judith Lorenzo Taolin
Kefamenanu, NTTOnlinenow.com – Yayasan Amnaut Bife “Kuan” atau lebih dikenal dengan Yabiku NTT, pada Kamis (22/06/2017) menghadirkan 150 perempuan inspirasi TTU guna membahas pentingnya Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Timor Tengah Utara. Pertemuan penting ini, menghadirkan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD), tim medis dari RSUD Kefamenanu dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak TTU.

Direktur Yabiku, Antonius Efi memandang perlu adanya dua regulasi daerah tersebut, sehingga menjadi hal dasar bagi Yabiku NTT untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah TTU dalam kaitan dengan adanya dua regulasi daerah diatas.

“Sebetulnya hal mendasar bagi Yabiku untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah TTU dalam mengundangkan dan mengimplementasikan, dua regulasi daerah yakni Perda Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggara Perlindungan anak yang diinisiasi DPRD TTU”, katanya.

Efi mengakui bahwa sesuai data yang diperoleh Yabiku, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi sehingga regulasi daerah menjadi kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan terselenggaranya kegiatan Temu Perempuan Inspiratif TTU ini, Pemerintah Daerah setempat bisa secepatnya mengundangkan dua regulasi dimaksud.

Baca : PLN Jamin Pasokan Listrik Saat Lebaran di Belu dan Malaka

“Untuk sementara data Yabiku menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak memang cukup tinggi. Oleh karena itu regulasi daerah menjadi kebutuhan masyarakat TTU. Kita berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Daerah dalam hal ini Eksekutif maupun Legislatif secepatnya mengambil sikap atas dua regulasi yang sudah siap untuk segera diundangkan dan diimplementasikan”, sambungnya.

Sementara, Ketua DPRD TTU Frengki Saunoah mengatakan tidak mengetahui ada kendala apa dari pihak pemerintah sehingga dua Ranperda inisiatif DPRD TTU belum ditetapkan. “Persetujuan DPR sudah kita serahkan ke Pemerintah Daerah sejak bulan Desember 2016, tapi saya sendiri tidak tahu ada kendala apa disana sehingga Pemerintah lambat mengundangkan dua Ranperda yang kami ajukan, Ini sangat terlambat “, ungkap Saunoah.

Saunoah juga mengakui adanya beberapa catatan dari Provinsi yang perlu disesuaikan dan bagian Hukum harus segera menyelesaikannya. “Memang ada beberapa catatan dari Provinsi yang perlu disesuaikan dan Bagian Hukum harus segera menyelesaikannya. Mereka seharusnya sudah memperbaiki sesuai catatan provinsi kemudian disampaikan kepada Bupati untuk segera ditetapkan. Ini tinggal menunggu penetapan dari Bupati kemudian diundangkan, tapi kenapa sangat terlambat, atau mungkin beliau lupa. Ini perda inisiatif kami dari DPRD, karena kami melihat ini merupakan kebutuhan yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan beberapa hal penting”, sambungnya.

Pengajuan dua Ranperda DPRD TTU ini, menurut Saunoah dalam rangka pengarusutamaaan gender dan pembangunan – pembangunan yang ramah perempuan dan anak. Yang kemudian akan menyambung pada masalah human trafficking dan hal – hal lain. Paling tidak menurutnya, Perda tersebut nantinya bisa menjawab beberapa hal penting yang sedang menjadi kegelisahan di Kabupaten TTU.