Pansus LPJ Gubernur Matangkan Problem Kerakyatan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTT terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Tahun 2016 lebih difokuskan untuk mematangkan hal- hal yang menjad problem kerakyatan yang ditangkap, baik melalui suara rakyat yang mendatangi DPRD maupun dengan mitra kerja masing- masing komisi dewan.

Penegasan ini disampaikan Ketua Pansus LPj DPRD NTT, Yunus Takandewa kepada wartawan di Kupang, Kamis (22/6).

Yunus mengatakan, kerja pansus LKPj mendapat apresiasi dari komisi- komisi dan fraksi- fraksi dalam penyampaian pendapat akhir terhadap LKj Gubernur Pelaksanaan APBD 2016. Dimana fraksi- fraksi dalam kata akhirnya yang disampaikan dalam sidang paripurna menyinggung soal prestasi kerja pansus yang menggali hal- hal krusial. Kerja pansus tersebut kemudian bisa berdampak pada prestasi membanggakan bagi pemerintah terutama prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Artinya, masukan- masukan dan rekomendasi pansus LPj benar- benar menjadi pondasi dan semangat kerja pemerintah untuk membenahi berbagai temuan kerja pansus maupun hal- hal yang berdampak langsung pada kinerja keuangan pemerintah,” kata Yunus.

Pada kesempatan itu anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pansus juga menangkap beberapa hal penting yang selama ini diangkat oleh media massa ke publik. Hal ini menjadi aspek penting bagi pansus dalam merespons yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat luas. Hasil kerja pansus itu diterjemahkan dalam sikap rekomendasi dan kajian strategis yang diakumulasikan dalam bahasa politik melalui rekomendasi.

Baca : Fary Francis Resmikan Lapangan Futsal Bintang Timur di Perbatasan Belu-Timor Leste

“Saya melihat rekomendasi pansus itu benar-benar dipegang oleh semua komisi bahkan fraksi-fraksi. Ini yang membanggakan,” tandas Yunus.

Wakil rakyat asal Sumba ini mengungkapkan, rekomendasi pansus menjadi pegangan bagi alat kelengkapan di dewan untuk menggali problem-problem tertentu di komisi masing-masing, atau mendorong hal-hal berprestasi di komisi mereka. Demikian juga, hasil rapat fraksi- fraksi, diangkat menjadi kebijakan politik di masing-masing komisi dan terakhir di Badan Anggaran.

“Pansus merupakan representasi dari utusan-utusan fraksi, kemudian dari fraksi itu sudah bisa menggali potensi anggotanya di masing-masing komisi sehingga kedua-duanya terkonsentrasi di Pansus,” kata Yunus.

Dia menambahkan, kerja pansus selama ini sangat memberikan atensi yang sangat luar biasa terhadap dokumen LPj Gubernur. Dari dokumen itu kemudian dikaji dan dikritisi secara mendalam, yang pada akhirnya menemukan beberapa hal yang secara internal sudah disampaikan. Gubernur pun meresponsnya dengan baik dan sangat bangga dengan hasil kinerja kali ini karena tidak hanya bersifat kritis tetapi rekomendasi yg bersifat objektif.