KPUD NTT Gelar Rakor Pemutakhiran DPT 2017

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) 2017 bersama KPU Kabupaten/Kota Se-NTT, di Kupang, Rabu (21/6/2017).

Ketua KPUD NTT, Maryanti Adoe mengatakan, tujuan diselenggarakan rakor tersebut yakni untuk mendapatkan informasi dari KPU Kabupaten/Kota tentang proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota.

“Dalam kegiatan ini juga kami melakukan internalisasi PKPU 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” ungkapnya.

Menurut Maryanti, program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu dilakukan diluar tahapan pemilu atau pilkada dengan mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT pemilu terakhir untuk mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.

“Selain itu juga berkoordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan data pemilih pemula. Jadi kegiatan ini dilakukan sepanjang tahun, dan program ini sudah dimulai sejak tahun 2016,” ujar Maryanti.

Baca : KPU Belu Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik

Maryanti menyampaikan, sejumlah masalah yang dihadapi terkait pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yakni masih banyak ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman dan belum memiliki KTP Elektronik (e-KTP), bahkan terdapat pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan baik KTP maupun KK.

“Karena itu rekomendasi pemecahan masalah yakni KPU mendorong dan membantu Disdukcapil dalam melakukan perekaman e-KTP kepada seluruh wajib pilih di seluruh tingkatan untuk meminimalisir jumlah pemilih dalam formulir A.C – KWK yakni pemilih yang tidak mempunyai e-KTP sehingga seluruh wajib pilih dapat terakomodir dalam DPT,” katanya.

Selain itu, Maryanti menambahkan, terlalu banyak pihak yang harus terlibat dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga perlu ada payung hukum yang jelas dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan yang melibatkan banyak instansi.

Kegiatan Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Tetap tahun 2017 yang diselenggarakan di Aula KPU Provinsi NTT tersebut dihadiri oleh semua KPU Kabupaten/Kota.