Pemerintah Dinilai “Cuci Tangan” Terkait Sengketa Tanah di Nasipanaf

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Persoalan sengketa pertanahan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat di Nasipanaf sejak tahun 1970-an hingga saat ini belum terselesaikan. Pemerintah dinilai selalu memberikan jawaban klise dan terkesan “mencuci tangan” atas persoalan yang sedang terjadi di masyarakat.

Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) memberikan soroton tajam terkait persoalan tersebut pada rapat paripurna Dewan, dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT TA 2016, di ruang rapat utama gedung Dewan, Senin (19/6/2017).

Anggota Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT, Jefry Unbanunaek mengatakan, jawaban Gubernur NTT, Frans Lebu Raya kepada sejumlah fraksi di DPRD NTT terkait hal dimaksud, yakni tanah tersebut telah berkekuatan hukum tetap, merupakan jawaban klise dan terkesan pemerintah “cuci tangan” atas persoalan tersebut.

“Jawaban ini dapat dimaknai sebagai upaya pembiaran oleh pemerintah yang terjadi sekian puluh tahun lamanya, masyarakat harus menyelesaikan persoalannya dengan TNI AU sendiri, padahal pemerintah sebagai representasi negara harus ada untuk masyarakat dalam hal apapun,” ujar Jefry.

Menurut Jefry, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I bersama Forum Peduli Masyarakat Nasipanaf, dihadiri BPN Provinsi, BPN Kota, Biro Hukum Pemprov, Biro Pemerintahan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi pada tanggal 14 Juni 2017 bertempat di ruang Rapat Pimpinan DPRD, disimpulkan bahwa keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah sesuatu yang masih bisa dibantah oleh masyarakat ke pengadilan sepanjang ada bukti baru/novum, masih juga belum tereksekusi dab menimbulkan ketidakpastian hukum.

Baca : Membangun Indonesia Dari Pinggiran, Kementerian Pariwisata Gelar Konser di Perbatasan

“Karena sampai dengan saat ini, 543 hektar tanah yang diklaim TNI AU tidak jelas dimana persis batas tanah yang dimilikinya. BPN Provinsi, sebagai wakil BPN Pusat di daerah, BPN Kota dan BPN Kabupaten Kupang, sesuai hasil konfirmasi langsung Fraksi ke BPN Kabupaten Kupang yang berkompeten menerbitkan sertifikat tanah tidak tahu persis dimana batas tanah seluas 543 hektar milik TNI AU itu,” ungkapnya.

Sementara, lanjut Jefry, diatas tanah sengketa tersebut, masyarakat juga selain secara fisik menguasai tanah tersebut (di segmen Nasipanaf) juga mengantongi sertifikat hak milik sebagai salah satu alat bukti hukum yang diterbitkan oleh BPN Kota dan BPN Kabupaten Kupang.

“Okupasi sepihak atau pemasangan papan nama yang bertuliskan “Tanah ini milik TNI AU” ditengah pemukiman masyarakat Nasipanaf atau upaya pemasangan pilar secara sepihak oleh TNI AU memperlihatkan arogansi militer dan kesewenang-wenangan TNI AU atas masyarakat dan sungguh merupakan teror yamg sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Dia berpendapat, selain karena seharusnya yang memiliki kewenangan untuk memasang pilar adalah BPN disaksikan oleh para pihak pemilik tanah, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara mengakui hak milik pribadi dan tidak boleh sewenang-wenang diambil oleh siapapun termasuk oleh Negara.

“Negara ini lagi dihadapkan dengan persoalan sangat besar yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa dan negara, yakni persoalan radikalisme dan terorisme, jangan lagi aparatur negara yang seharusnya melindungi masyarakat justeru menjadi teroris baru bagi masyarakat, ini konsep negara gagal,” tandasnya.

Jefry menambahkan, Fraksi Keadilan dan Persatuan mendesak pemerintah untuk mengambil inisiatif memediasi masyarakat Nasipanaf dan TNI AU untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut, bahkan mengusulkan untuk memediasi masyarakat Forum Masyarakat Peduli Nasipanaf untuk by pass (potong jalur) menyampaikan persoalan ini dengan bertemu langsung Presiden Joko Widodo selaku eksekutif tertinggi yang memilki kewenangan mutlak untuk melakukan pencabutan penguasaan hak atas tanah demi kepentingan umum.