Kabid Bina Marga PUPR Kota Kupang Sewakan Alat Berat Kepada Staf

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Yusuf Made mengaku bahawa dirinya menyewakan sejumlah alat berat milik Dinas PUPR kepada staf di Dinas tersebut, atas nama Filipus Kase, dan Mae Salean. Namun kedua staf itu tidak memakainya sendiri, tapi penyewaan itu hanya mengatasnamakan kedua staf, itu, lalu dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang memakai alat berat tersebut untuk proyek pekerjaan proyek di Kota Kupang pada tahun 2016 lalu.

Pengakuan itu disampaikan Yusuf Made, dalam sidang Badan Anggaran DPRD Kota Kupang, yang membahasas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan NTT, terhadap pengelolaan APBD tahun 2016, khususnya menyangkut temuan BPK terhadap penyetoran sewa alat berat kepada pihak ketiga oleh dinas PUPR, yang tidak sesuai.

Sidang Banggar DPRD Kota Kupang, dipimpin oleh Wakil Ketua I, Kristian Baitanu yang diikuti oleh sejumlah Anggota Banggar, Pimpinan SKPD Lingkup Pemkot Kupang, bersama Sekda, Bernadus Benu, dan Asisten III, Rens Tokoh.

Yusuf Made mengatakan, penyewaan alat berat milik di dinas PUPR oleh kedua Staf dinas, yang dikelola oleh Bidang Bina Marga, sebenarnya hanya atas nama saja, karena alat berat sepert Eksavator, dan sejumlah alat lain dimanfaatkan oleh kontraktor.

“Secara regulasi memang saya akui salah, tapi saya berjanji tidak akan terulang lagi,”kata Made.

Baca : Pemerintah Dinilai “Cuci Tangan” Terkait Sengketa Tanah di Nasipanaf

Menanggapi pernyataan Yusuf Made, Anggota Banggar, Adrianus Talli sangat menyesalkan keputusan dari Bidang Bina Marga yang menyewakan alat berat kepada dua Staf dinas PUPR tersebut.

Menurutnya, peminjaman alat berat seharusnya oleh pihak ketiga saja, dan tidak bisa disewakan kepada PNS terutama staf dalam internal dinas PUPR. Apalagi penyewaan kepada pihak internal yang menyebabkan terjadinya penunggakan penyetoran sebanyak Rp.50 juta lebih.

Oleh karena itu, Talli menyarankan kepada dinas PUPR segera menyelesaikan tunggakan penyetoran penyewaan alat berat sebelum batas 60 hari yang diberikan pihak BPK, agar masalah ini tidak sampai dilimpahkan kepada pihak penegak hukum.

sementara itu, Anggota Banggar Lainnya, Jerry Anton Pingak sangat menyesalkan sikap dari pihak Bina Marga yang menyewakan alat berat bukan kepada pihak ketiga tetapi malah disewakan kepada staf sendiri. Pingak menduga, jangan sampai penyewaan alat tersebut yang dilakukan oleh staf dinas PUPR karena untuk mengerjakan proyek, dengan menggunakan bendera (PT) milik orang lain, tetapi sebenanrnya yang mengerjakan adalah orang dinas PUPR sendiri.

“Saya heran aturan dari mana yang membolehkan PNS menyewa alat berat. Kalau ada aturan seperti itu, dinas PUPR harus adil kepada seluruh PNS di Kota Kupang yang berjumlah 7000 orang yang hendak menyewa alat berat,” kata Pingak.