Banggar Minta Pemprov NTT Segera Selesaikan Temuan BPK RI

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk segera menyelesaikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.

Demikian salah satu point Laporan Hasil Pembahasan Banggar terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT 2016 yang disampaikan dalam sidang paripurna Dewan, Jumat (16/6/2017).

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno pada kesempatan itu menyatakan, penyelesaian temuan BPK RI dimaksud harus dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. BPK RI telah menyerahkan LHP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 pada 6 Juni 2017 lalu.

“Selambat- lambatnya dalam kurun waktu 60 hari kerja, pemerintah sudah selesaikan semua rekomendasi BPK sebagaimana tertuang dalam LHP,” kata Anwar.

Anwar menjelaskan, pembahasan yang dilakukan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTT Tahun Anggaran 2016 meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pembahasan dimaksud, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu mempercepat proses penyerapan anggaran, terutama kegiatan yang terkait dengan pihak ketiga.

TAPD dan BLUD RSUD W.Z.Johannes Kupang harus lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan sesuai kemampuan BLUD RSUD. Pemerintah harus memberikan data yang akurat sehingga tidak terjadi perbedaan angka antara yang dilaporkan TAPD dengan angka yang diberikan BLUD RSUD Johannes kepada DPRD.

Baca : Perlu Pola Penanganan Tepat Atasi Hama Belalang di Sumba

“Perlu kajian ulang terhadap status BLUD W.Z.Johannes Kupang, karena kinerja RSUD belum sesuai dengan fungsi dan statusnya sebagai BLUD murni,” kata Anwar.

Lebih lanjut Anwar menegaskan, pemerintah provinsi perlu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan ivent – ivent pariwisata, seperti Tour de Flores (TdF) dan Tour de Timor (TdT) sehingga tidak menambah beban APBD provinsi.

Untuk mengatasi keterbatasan dana APBD provinsi guna membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan, Banggar mendorong pemerintah agar dapat mempertimbangkan untuk melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anwar menambahkan, salah satu indikator kemiskinan adalah perumahan rakyat. Untuk mengentasnya, pemerintah perlu menyediakan sejumlah anggaran untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu.

“Mengingat penurunan angka kemiskinan di NTT belum signifikan, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada OPD yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tandas Anwar.