Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD NTT Sempat Ricuh

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pernyataan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD NTT dengan Forum Pembela Hak- Hak Masyarakat Nasipanaf, Kota dan Kabupaten Kupang sempat ricuh. Namun suasana memanas itu berhasil diredahkan oleh sesama anggota forum.

RDP terkait persoalan status tanah milik masyarakat setempat dengan TNI AU berlangsung di ruang rapat pimpinan DPRD NTT, Kamis (15/6/2017). RDP ini terkait penetapan titik batas yang dilakukan oleh TNI AU hingga pemukiman penduduk termasuk empat fasilitas publik.

Kericuhan itu berawal dari pernyataan Kepala Bidang Pengendalian dan Permasalahan Pertanahan BPN NTT, Yulius Talok. “Jika mau beli tanah dan urus sertfikat, harus datang ke BPN dan tanya status tanah,” katanya.

Pernyataan ini yang mengundang kericuhan anggota forum. Pasalnya, di atas tanah yang diklaim TNI AU sebagai milik mereka, BPN telah menerbitkan sekitar 500 sertifikat hak milik kepada warga yang menghuni wilayah itu. Mereka mengatakan, jika tidak tahu persoalan dan lokasi tanah yang diperbincangkan ini, sebaiknya diam. Kalau sudah tahu tanah milik TNI AU, kenapa harus menerbitkan sertifikat sebanyak itu.

Juru Bicara Forum Pembela Hak- Hak Masyarakat Nasipanaf, Sipri Radho Roly menjelaskan, masyarakat telah memiliki tanah secara sah di atas lahan yang kini diklaim TNI AU sebagai milik mereka. Bahkan sejak tahun 1994, BPN telah menerbitkan sertifkat perorangan sekitar 500 sertifikat. Selama proses penerbitan sertifikat, tidak ada bantahan atau larangan dari pihak manapun, termasuk TNI AU. Selain itu, setiap tahun masyarakat pemilik sertifikat membayar pajak kepada pemerintah.

Baca : Tempat Ibadah Bukan Sarana Sebar Provokasi dan Kebencian

Sementara di satu sisi, lanjut Sipri, TNI sudah memberikan titik- titik batas hingga di pemukiman penduduk, termasuk di dalamnya Biara Susteran Penyelenggara Ilahi (PI), satu gedung gereja, Stikes Maranatha, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Usfunan. Mengherankan status tanah ini adalah milik masyarakat Desa Naimata, dan belum diperkarakan dengan pihak manapun termasuk TNI AU.

“Persoalan yang terjadi karena kesalahan BPNI menerbitkan dokumen dan adanya sertifikat hak pakai yang dikeluarkan pemerintah NTT kepada TNI AU. Jika pemerintah NTT tidak mampu menyelesaikan masalah ini, kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden,” tandas Sipri.

Kesalahan dokumen tersebut, tambah Sipri, mengakibatkan TNI AU melakukan okupasi dengan menggeser batas tanah hingga ke pemukiman penduduk. Pemerintah dan DPRD NTT dimohon untuk menyelesaikan persoalan ini. DPRD NTT diminta berkoordinasi dengan pemerintah NTT agar mencabut surat atau sertifikat hak pakai yang telah dikeluarkan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT, Leo Ahas menyatakan keheranannya terhadap sikap pemerintah yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menentukan titik batas tanpa didampingi pemerintah dan instansi terkait lainnya. Jika tidak bisa diselesaikan di tingkat provinsi, masyarakat sebaiknya bertemu dengan Presiden yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak atas tanah.

Ketua Komisi I DPRD NTT dari Fraksi Partai Gerindra, Kasintus P. Ebu Tho menyampaikan, DPRD NTT telah mengagendakan untuk meninjau lokasi yang disengketakan pada Sabtu, 17 Juni 2017. Selanjutnya menggelar seminar yang menghadirkan semua pihak termasuk TNI AU untuk mencari titik temu, dengan harapan tidak memunculkan persoalan lagi.