Sidang I DPRD Belu 2017 Bahas Tiga Agenda Pokok

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Sidang I tahun 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli. Sidang akan membahas tiga agenda pokok yakni, penyampaian pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah pelaksanaan APBD tahun 2016, pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Belu yang diajukan eksekutif serta pembahasan dan penetapan KUA PPS tahun 2018.

Demikian sambutan Ketua DPRD Belu, Januaria Awalde Berek usai membuka secara resmi sidang I DPRD Belu Kabupaten Belu tahun 2017 bertempat di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Belu, Selasa (13/6/2017).

Dikatakan, dalam langkah pelaksanaan fungsi anggaran Dewan mengamati bahwa sepanjang tahun 2016 parameter indikator ekonomi makro juga belum membaik. Kristal APBD masih menjadi tantangan berat APDN 2016 di mana komposisi belanja daerah masih didominasi oleh belanja wajib seperti belanja pegawai teks pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.

“Dewan secara serius menarus perhatian terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah Kabupaten Belu, yang juga menjadi program Presiden Joko Widodo yakni membangun dari pinggiran,” ujar dia.

Dijelaskan, setiap tahun Pemerintah selalu mengalokasikan dana untuk mendororng pembangunan infrastruktur, akan tetapi kenyataannya belum memadai sebagimana yang kita harapkan terlebih yang menjadi ekspektasi masyarakat di rai Belu. Dewan mengetahui dan menyadari sasaran yang hendak dicapai dari prioritas pembangunan tahun 2016 adalah pembangunan infrastruktur.

Namum Dewan meminta sepatutnya Pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan-kebijakan pendukungnya seperti, meminimalisasi bahkan menghilangkan ego sektoral serta meningkatkan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas sektoral. “Dewan meminta kepada Pemerintah untuk benar-benar memperhatikan tata waktu pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus atau Dak sehingga utang Dak tidak terbawa dari tahun-tahun berikutnya,” harap Berek.

Lanjut Berek, dalam pelaksanaan fungsi pengawas terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Dewan terus mendorong Pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan secara berkelanjutan sesuai mekanisme dan regulasi yang ada dengan merangkum semua pihak. Sehingga harapan tinggi masyarakat akan kecepatan dan ketepatan pembangunan di daerah ini dapat dicapai.

“Saya mengajak seluruh fraksi, seluruh alat kelengkapan dewan, seluruh anggota dewan untuk tetap bersemangat guna mencapai target kinerja dewan yang diharapkan,” ucap dia.

Baca : Sektor Kelautan dan Perikanan Berpotensi Dongkrak Perekonomian NTT

Dengan demikian, Pimpinan Dewan meyakini bahwa 7 buah Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah mampu diselesaikan dalam masa sidang ini dengan meminimalisir kendala dalam proses pembahasan baik yang datang dari Dewan maupun kendala dari Pemerintah khususnya ketidaksepahaman dan tidak kesepakatan mengenai substansi pokok. “Pimpinan menghimbau kiranya kendala ini segera dicapai pemecahannya,” ungkap Berek.

Mencermati isu-isu hangat dan viral akhir-akhir ini baik di media massa maupun di media sosial, dewan menilai bahwa telah terjadi kemerosotan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sedang mengalami ujian yang dapat mengancam keutuhan NKRI, Kebhinekaan serta Undang-Undang dasar 1945 sebagaimana konstitusi negara.

“Untuk itu saya mengajak kita sekalian bersatu padu mempertahankan Pancasila sebagai satu satunya ideologi yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Pancasila telah terbukti sangat ampuh dan mempersatukan kebinekaan dan keragaman bangsa Indonesia,” pinta dia.

Atas nama seluruh anggota Dewan dan masyarakat Belu menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu bersama jajarannya yang telah memperoleh opini BPK dengan hasil wajar dengan pengecualian atau WDP. Dimana pada tahun 2015 terhadap lima akun pengecualian dan menjadi empat akun pengecualian pada tahun 2016.

Harapan semoga kedepan empat bisa menghilangkan semua dan kita bisa mencapai WTP , dan tentu itu merupakan kerja sama kita semua Dewan. Juga mengharapkan Pemerintah memfokuskan perhatian pada pengelolaan aset daerah dengan demikian opini BPK terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Belu dapat ditingkatkan menjadi WTP.

“Hal ini tentunya membutuhkab kerja keras dan pengorbanan yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Alhasil opini WTP yang menjadikan harapan kita semua dapat terealisasi,” akhir Berek.

Pembukaan Sidang I tersebut dihadiri, Wakil Ketua II DPRD Belu, 25 anggota Dewan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Sekda Belu, Sekwan Belu, para Asisten Setda Belu, para Pimpinan OPD Belu, Pimpinan Forkompimda, Pimpinan BUMN serta tokoh masyarakat Belu.