Pemerintah Dinilai Teledor, Lima Bulan Gaji Guru Belum Dibayar

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) dinilai teledor dalam hal mengurus pembayaran gaji guru sehingga sudah lima bulan pertama tahun 2017, sejumlah guru SMK/SMA dan SLB belum dibayarkan gajinya.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno ketika berdialog dengan sekitar 30 guru SLB Kota Kupang di ruang rapat Kelimutu, Senin (12/6/2017).

Menurutnya, persoalan yang dialami para guru saat ini dimana belum dibayarkannya gaji mereka karena lemahnya koordinasi pemerintah dalam mengurusnya. Jika semua pihak bekerja dengan penuh tanggung jawab, pembayaran gaji guru tidak mengalami persoalan seperti ini.

Selain itu, lanjut Anwar, adanya sikap inkonsistensi dari pemkot/pemkab dalam melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD kabupaten/kota. Semestinya, gaji para guru SMA/SMK dan SLB tetap dibayarkan karena sudah ditetapkan dalam APBD kabupaten/kota walaupun kewenangan pengelolaan sudah dialihkan ke provinsi. Jika pemkab/pemkot takut akan ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka harus dikoordinasikan dengan lembaga auditor dimaksud.

“Kami beri deadline waktu 2×24 jam kepada pemprov untuk berkoordinasi dengan Pemkot guna mendapat jawaban pasti dari walikota terhitung sejak pertemuan ini,” tandas Anwar sambil menambahkan, Kota Kupang yang menjadi ibu kota provinsi saja sudah seperti ini apalagi di kabupaten dan para gurunya ada di daerah terpencil.

Anggota Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Winston Rondo menyampaikan, sekitar 30 guru yang datang ini mengadu ke pimpinan DPRD NTT tentang pembayaran gaji enam bulan yang belum diterima. Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum mereka terima. Hal tersebut tentunya sangat berdampak serius terhadap kesejahteraan dan kelangsungan proses belajar mengajar.

Baca : Lindungi Konsumen, Disperindag TTU MusnahKan Makanan Kadaluarsa

“DPRD NTT mendesak pemerintah NTT untuk segera dibayarkan 30 guru yang ada dengan dana Pemda sambil dibereskan administrasi guru di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat dalam waktu 2 x 24 jam,” tegas Winston.

Ketua Komisi V DPRD NTT dari Fraksi Partai Hanura, Jimmy Sianto meminta aparatur sipil di Dinas Pendidikan NTT untuk merubah mental dari mental proyek ke pelayanan/pengabdian. Belum dibayarkannya gaji kepada sejumlah guru karena aparatur sipil tidak mendapatkan keuntungan dari aspek gaji tersebut.

Jika dalam waktu dekat gaji guru belum juga dibayar, sebaiknya dewan memberi tanda bintang dalam pembahasan APBD NTT untuk nomenklatur gaji aparatur sipil di Dinas Pendidikan dan para pihak yang bertanggungjawab atas pembayaran gaji guru. Sehingga mereka pun merasakan susahnya kalau tidak mendapat gaji.

“Aparatur sipil yang kerja tidak benar, sebaiknya diproses untuk dipcat. Jangan pertahankan pejabat yang hanya kejar jabatan,” kata Jimmy.

Dia menambahkan, pengurusan dan pembayaran gaji guru harus diberi deadline waktu untuk memacu kinerja kerja. Jika ditemukan masih ada kesulitan atau kendala seperti surat- surat belum lengkap, pemerintah diminta untuk meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar gaji guru. Sehingga ketika surat- suratnya sudah lengkap, pencairan gaji guru dimaksud dipakai untuk menutupi pinjaman yang ada.