Sengketa Tanah Masyarakat dan AURI, Pemerintah NTT Diminta Serius Memediasi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta serius memediasi persoalan sengketa tanah antara warga dengan AURI di Nasipanaf, Kota Kupang.

Anggota DPRD NTT, Jefry Unbanunaek mengatakan, persoalan pertanahan antara AURI dengan warga Nasipanaf, yang mana AURI mengklaim memiliki tanah seluas 500 hektar lebih, sampai saat ini belum ada titik terang.

“Persoalan tersebut menyebabkan masyarakat hidup dalam kecemasan dan saling curiga,” kata Jefry kepada wartawan di Kupang, Sabtu (10/6/2017).

Baca : Pekan Pancasila, Kodim 1605/Belu Gelar Outbond Bersama Warga Perbatasan

Karena itu, Juru Bicara Fraksi Keadilan dan Persatuan DPRD NTT itu menegaskan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didalilkan oleh AURI tidak boleh sampai membenarkan adanya upaya pelanggaran HAM atas hak milik perorangan atau badan hukum dengan perbuatan sewenang-wenang.

“Karena hal itu tidak sesuai dengan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa negara mengakui hak perorangan dan tidak dapat diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun,” tegasnya.

Bahkan termasuk oleh pemerintah dengan dalil pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan hadirnya negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, antara lain mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga perlu penjelasan sudah sejauh mana persoalan pertanahan ini diselesaikan oleh pemerintah,” tandas politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang juga sekaligus adalah Wakil Ketua DPP PKPI NTT.