Terkait Pembayaran Pencairan Dana Panwaslu, Pemkot Akan Surati Polresta

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Sebelum mencairkan sisa dana hibah sebesar Rp.500 juta, dari total hibah sebesar Rp.3,5 miliar yang dialokasikan kepada pihak Panwaslu, Pemerintah Kota Kupang menyurati pihak Polres Kupang Kota, guna meminta penjelasan terkait proses pencaiaran dana Panwaslu guna membayar honor sejumlah mantan anggota panwaslu yang belum terbayarkan dan telah melakukan aksi demo berulang kali.

Demikian dikatakan, Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu, kepada Wartawan, Jumat (9/6/2017) di Kantor Walikota Kupang.

Dia menambahkan inisiatif Pemkot bersurat ke Polres Kupang untuk meminta petunjuk terlebih duhulu, sebelum pencairan, karena saat ini proses hukum sementara berlangsung.” Kita ingin agar Polres memberikan petunjuk apakah bisa atau tidak? karena kasus hukum berlanjut,”katanya.

Dia menuturkan dalam proses pencairan ini, Pemkot sangat berhati-hati, sekalipun ada perintah dari Kemendagri.” Kita tak mau ada masalah hukum dikemudian hari, karena itu harus koordinasi terlebih duhulu,”ucapnya.

Baca : Pemkot Segera Kerjakan Tiga Ribu Tititk Lampu Jalan

Dia menegaskan apabila pihak Polres memberikan penjelasan dan keterangan bahwa bisa mencairkan tanpa menunggu proses hukum selesai, tentunya pekan depan akan langsung dicairkan. “Kita minta agar bersabar, karena kalau Polres mengijinkan untuk cair hari Senin pasti langsung cairkan, tapi jika tidak maka menunggu sampai proses hukum selesai,” tegasnya.

Sebelumnya Walikota Kupang, Jonas Salean, enggan menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pencairan Dana Rp 500 juta, untuk pembayaran honor mantan Pengawas Pemilu Kecamatan (PKK) bersama Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS, karena pengunaan dana Rp 3 Miliar yang telah dipakai masih menyisahkan masalah, sehingga aparat hukum sementara menyelidiki.

Dia mengakui, Kementrian Dalam Negeri, telah bersurat dan memerintahkan untuk pemerintah Kota Kupang membayar, namun tak semuda itu, pasalnya pengunaan dana awal yang telah dicairkan masih bermasalah. ” Kalau tidak bermasalah, pasti kita cairkan sesuai perintah Kementrian, tapi karena dana ini, bermasalah, sehingga tidak serta merta dicairkan. Kementrian tidak tau kalau ada masalah jadi tunggu dulu,”ungkapnya.

Dia menuturkan Dokumen NPHD telah diterima dan kini diatas meja walikota, tapi belum bisa ditanda tangan, mengingat proses hukum telah berlangsung. Apabila proses hukum yang sementara ditangani Polres Kupang memutuskan bahwa tidak ada masalah, tentunya di proses untuk dicaikan.” Sudah ada di atas meja saya, tapi saya belum bisa tanda tangan, karena jangan sampai kemudian hari saya terjerat hukum, sebab nanti dibilang kok bermasalah, tapi masih mau mencairkan, siapa mau tanggungjawab,” ujarnya.