WALHI: 309 Izin Tambang di NTT Abaikan Daya Dukung Lingkungan

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, hingga saat ini sebanyak 309 izin pertambangan yang ada hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengabaikan urusan daya dukung lingkungan.

Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menyampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Senin (5/6/2017).

Menurut Umbu Wulang, setiap tahun berdasarkan analisis data krisis air dari BPBD, ada 10-15 persen desa di NTT mengalami krisis air. Sementara analisa krisis air oleh WALHI NTT didasarkan pada Tata Kuasa, Tata Kelola, Tata Produksi hingga Tata Konsumsi, 70 persen kawasan di NTT mengalami krisis air.

“Ada 16 DAS utama yang terancam keberlanjutannya akibat praktek perambahan di kawasan hulu. Laju kerusakan hutan mencapai belasan ribu hektar dan akan terus bertambah mengingat model pembangunan di NTT yang masih mengabaikan lingkungan hidup,” ujarnya.

Akibat dari kerusakan daya dukung lingkungan dan kegagagalan pembangunan telah mengakibatkan NTT mengalami krisis pangan sebagai kebutuhan dasar warga. Bahkan, lanjut dia, dalam catatan BI, NTT merupakan pengimpor terbesar di Indonesia dari sektor konsumsi yakni sebesar 82 persen. “Celakanya potret kerusakan lingkungan yang meluas ini diabaikan oleh Pemerintah NTT,” katanya.

Baca : Walhi Dorong Adanya Pengadilan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dia menyebutkan, beberapa indikator ketidakberpihakan pemerintah NTT yakni pengeluaran izin tambang yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembiaran terhadap aktivitas tambang yang menghancurkan bentang alam dan daya ketentraman warga. Tidak adanya upaya penegakan hukum lingkungan bagi perusahan yang melakukan perusakan alam.

“Dalam catatan WALHI NTT belum ada satu kasus lingkungan hidup oleh perusahan yang ditindak secara hukum oleh pemerintah NTT. Contoh, kasus penghancuran hutan alam primer oleh PT. MSM di Palanggai, Sumba Timur tidak ditindak,” sebutnya.

Indikator yang paling mencolok bahwa kampanye pelestarian lingkungan hanya pemanis bibir oleh pemerintah NTT yakni politik anggaran sama sekali tidak memprioritaskan lingkungan hidup (Penguatan dan pemulihan lingkungan/alam).

WALHI NTT mencatat anggaran lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup) di NTT rata-rata tidak sampai 1 persen dari APBD. Padahal sumber PAD terbesar NTT berasal dari upaya-upaya ekonomi yang menempatkan lingkungan sebagai sumber utama. Seperti pertanian dan peternakan.

“Sementara masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup dan mempertahankan wilayah kelolanya, ruang hidupnya justru mengalami pelanggaran HAM, mendapat tindak kekerasan. Pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alamnya sering kali dianggap tidak ada,” ujar Umbu Wulang.