Pemberantasan Pungli Secara Terpadu, Efektif dan Efisien

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua,NTTOnlinenow.com – Praktik pungutan liar (pungli) telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

Demikian hal itu disampaikan Bupati Belu, Willybrodus Lay pada sambutan pengukuhan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Belu di gedung Betelalelenok, Senin (29/5/2017).

Menurut dia, pembentukan Satgas Saber Pungli atas dasar pertimbangan hal itu dan sesuai arahan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016. Terkait itu Pemerintah Kabupaten Belu telah menerbitkan Keputusan Bupati Belu nomor 52/HK tanggal 27 Februari tahun 2017 tentang pembentukan Satgas itu.

“Dengan diterbitkannya keputusan Bupati ini, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana,” ujar dia.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelejen, Pencegahan, Penindakan dan Yustisi. Adapun eewenang Satgas Saber Pungli antara lain, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Baca : BI Dorong Pembentukan Badan Usaha Milik Petani di TTS

Melakukan pengumpulan data dan informasidari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. Melakukan operasi tangkap tangan.

Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah, dan melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.
“Pungli merupakan perilaku yang telah berurat berakar dan kerap terjadi di instansi Pemerintah maupun Swasta. Hal ini terjadi salah satunya karena kurang jelasnya standar operasional prosedur (SOP) di instansi itu,” ucap dia.

Terkait itu Tegas Lay, untuk menghilangkan praktek itu disetiap instansi agar memperjelas SOP tupoksi di masing-masing instansi dan kepada unti satgas untuk menyiapkan nomor telepon layanan pengaduan yang bisa dihubungi masyarakat.

“Supaya jangan terjadi tangkap tangan mari kita berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jangan sampai kita mempersulit orang, kita mengharapkan sesuatu. Nanti kalau sudah terjadi ott baru datang menangis,” ingat Lay.

Untuk diketahui turut hadir pada kegiatan itu, Wakil Bupati, Dandim 1605/Belu, Kapolres Belu, Sekda Belu, Wakapolres Belu, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Kepala Pengadilan Negeri Atambua, Kajari Belu, Imigrasi, Wadansatgas Pamtas Yonif R 712/Wt, Dansub Denpom Atambua serta Pimpinan OPD dan Kabag Pemkab Belu.