Media dan PPSE Rekomendasikan Sinergitas Tanggulangi Human Trafficking

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Diskusi pekerja Media bersama Panitia Pengembangan Sosial dan Ekonomi (PPSE) Keuskupan Atambua yang dilaksanakan di Kantor PPSE, Senin (22/5/2017) menghasilkan rekomendasikan sinergitas program penanggulangan kasus human trafficking tenaga kerja Indonesia (TKI).

Adapun rekomendasi tersebut sebanyak tujuh point diantaranya, perlu meningkatkan lapangan kerja oleh Pemerintah bagi masyarakat Kabupaten Belu, tidak hanya Pemerintah tapi juga dengan masyarakat perlu meningkatkan lapangan kerja.

Perlu meningkatkan sumber daya manusia dan membuka BLK untuk peningkatan life skiil masyarakat. Perlu ada pengawasan yang melekat pada pengawasan tenaga kerja yang bekerja di  Kabupaten Belu dalam hal upah dan juga jaminan lainnya.

Perlu adanya sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, karena Desa yang mempunyai masyarakat. Perlu pengawasan terhadap Dinas yang mengurus TKI asal Kabupaten Belu yang siap bekerja di luar Kabupaten.

Perlu meningkatkan fungsi kontrol dari aparat desa terhdap keberadaan warganya dan Pemerintah perlu memfasiltasi adanya kerja sama antara stakeholder baik di lingkup Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.

Baca : Peluang PAN Dan Gerindra Berkoalisi Dikabupaten Terbuka Lebar

Romo Anton Kapitan yang memandu diskusi itu mengatakan, persoalan trafficking di perbatasan Belu dan Timor Leste sangat kompleks yang membutuhkan sistem penanganan sangat terpadu demi perlindungan para TKI. Faktor terjadi trafficking diakibatkan minimnya lapangan kerja yang tercipta, upah minimum yang rendah serta kurangnya kontrol Dinas terknis dalam penanganan masalah dan perlindungan TKI.

“Kontrol dan pengawasan harus dimulai dari aparat Desa sampai Kabupaten dan harus libatkan stakeholder dalam menangani masalah TKI. Belum ada sinergitas program Pemda dan Desa serta janji manis dari perekrut yang berkepeti emas,” ungkap dia.

Diharapkan, Dinas Nakertrans harus pro aktif, harus melihat juga upah minimum pekerja yang ada di toko. Masyarakat mau kerja tapi melihat upahnya kecill, sehingga keluhan dan mereka ke lua negeri. Upah menjadi salah satu faktor melambungnya tenaga kerja ke luar daerah dan negeri.

“Kita harapkan fungsi kontrol yang efektif dari Dinas terknis. Karena masalah upah pekerja di Belu serius belum sesuai standar,” pinta Kapitan.

Koordinator Program MAMPU PPSE Keuskupan Atambua, Mikhael Leuape menyampaikan, relomendasi hasil diskusi awak media, televisi, radio, online dan cetak bersama pihan PPSE akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diperhatikan bersama. “Kita harap pekerja media dapat memainkan peran yang maksimal dalam penanggulangan masalah TKI guna mencegah dan mengatasi humah trafficking,” ucap Leuape.