Fraksi PKB Tolak Proses Lanjutan Pembahasan Dana Cadangan Pilgub

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait pembentukan dana cadangan pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur NTT 2018, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan tidak dapat menerima untuk proses pembahasan selanjutnya.

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD NTT, Junus Naisunis menyampaikan ini dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub dan Pilwagub Tahun 2018, di ruang sidang utama Dewan Provinsi NTT, Selasa (10/5/2017).

Menurut Junus, Fraksi PKB menolak proses pembahasan selanjutnya karena pada dasarnya dana cadangan secara limitatif diperuntukan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah, yang tidak dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana termuat pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 angka 28 bagian IV tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017.

Baca : Ratusan Warga NTT Gelar Aksi Damai Sikapi Proses Peradilan Ahok

“Setelah mencermati laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Ranperda Provinsi NTT tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub dan Wagub tahun 2018, maka Fraksi PKB melalui forum terhormat ini mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat mengalihkan Pos Dana Cadangan sebesar Rp 100 miliar untuk dimasukan dalam SILPA Tahun 2017,” ujarnya.

Junus mengatakan, Fraksi PKB berpendapat bahwa perlu dilakukan rasionalisasi besaran anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisa kebutuhan atau nitassesment anggaran dengan batas maksimum Rp 250 miliar untuk seluruh komponen penyelenggara Pemilukada, dengan alasan sangat membebani APBD Tahun 2018 dan berpengaruh pada pembiayaan dan pembelanjaan publik.

“Pengalokasian anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2018 dalam bentuk hibah harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Junus Naisunis.