Menteri PPA Sebut Kasus KDRT dan Kekerasan Anak di NTT Masih Tinggi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Yohana Yembise menyebut kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga kekerasan terhadap anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tinggi.

“Khusus di NTT kekerasan dalam rumah tangga masih meningkat, termasuk kekerasan terhadap anak, didalamnya pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak,” kata Menteri Yohana kepada wartawan di Kupang, Jumat (5/5/2017).

Menurut dia, persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak Kementerian PPA untuk lebih fokus ke daerah Indonesia bagian timur, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua.

“Namun kalau NTT punya karakteristik khusus dalam arti NTT bukanlah Indonesia timur yang adalah kasus human traffickingnya cukup tinggi, sehingga ini menjadi fokus perhatian kita sehingga nantinya ke depan kita akan masuk ke daerah- daerah yang kasus human traffickingnya tinggi,” ujarnya.

Menteri Yohana mengatakan, pihaknya akan melakulan pendekatan dengan pemerintah daerah setempat untuk memberdayakan kaum perempuan melalui industri-industri rumahan agar mereka dapat membuka usaha-usaha kecil.

Baca : Menteri Yohana Minta Pemerintah NTT Segera Atasi Persoalan TKW Ilegal

Hal itu dimaksudkan agar kaum perempuan lebih mandiri dan tentunya perhatian mereka lebih diarahkan untuk bagaimana membangun daerah sendiri, daripada harus mencari pekerjaan ke luar daerah apalagi ke luar negeri yang mana berpotensi atau rawan menjadi korban human trafficking.

“Sehingga kami akan melakukan pendekatan kepada para lurah atau kepala desa, yang menurut laporan yang kami terima bahwa mereka banyak memanipulasi data dari anak-anak yang sebenarnya mereka masih usia anak,” ungkapnya.

Dia menegaskan, anak berusia 0 – 18 tahun belum diperbolehkan untuk bekerja. Sehingga apabila dipekerjakan maka hal itu menyalahi aturan dan disebut eksploitasi anak dan pelakunya bisa dikenakan ganjaran atau hukuman berdasarkan aturan yang berlaku.

“Kalau anak membantu orangtua di rumah itu tidak jadi masalah, karena itu mereka dilatih untuk bisa mandiri, bisa independen. Tetapi bila dipekerjakan kepada pihak lain maka itu dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau eksploitasi” tegasnya.

Menteri Yohana menambahkan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak,” tandas Menteri Yohana.