Kosmetik dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya Masih Beredar di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kupang, Ruth Diana Laiskodat mengatakan masih ada produk obat, kosmetik maupun makanan yang tidak memenuhi standar (TMK) yang mengandung bahan berbahaya masih beredar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Tolong disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa masih ada produk tidak bermutu, tidak memenuhi ketentuan serta mengandung bahan berbahaya yang masih beredar di wilayah kita,” kata Ruth didampingi Deputi III BPOM RI, Suratmono ketika menggelar konferensi pers di Kupang, Kamis (27/4/2017).

Ruth menyebutkan, pihaknya menemukan sebanyak 3.416 pieces obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, seperti obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tanpa ijin edar yang mengandung bahan berbahaya beredar di wilayah NTT.

“Ribuan produk berbahaya tanpa izin edar ini kami amankan dari lima kali operasi, yang paling banyak kami temukan adalah produk kosmetik tanpa izin edar,” katanya.

Ruth mengungkapkan, temuan terbaru dari BPOM NTT yakni bahan makanan Tangkur Madu yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti Paracetamol dan Syldenafil.

“Ini merupakan hasil temuan terbaru yang beredar di Kota Kupang, produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya,” ungkapnya.

Selain itu, BPOM juga menemukan produk makanan krupuk yang mengandung borax, dan krupuk mengandung bahan pewarna tekstil yang sudah beredar di kalangan masyarakat.

“Dari temuan 11 produk makanan krupuk yang beredar itu, 10 diantaranya tidak memenuhi syarat karena mengandung borax, dan 1 lainnya mengandung bahan pewarna tekstil,”

Baca : ASN Pengidap HIV&AIDS Cukup Tinggi, Dinkes Kota Kupang Lakukan Sero-survey

Dia mengatakan, BPOM NTT telah memusnahkan temuan 499 jenis atau sebanyak 3.416 pieces obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, dengan nilainya mencapai Rp 140,8 juta.

Tidak hanya itu, BPOM juga menindak sebanyak tiga kasus, dan salah satunya terhadap produsen atau pelaku usaha yang telah menjual produk ilegal yang saat ini sedang dalam proses hukum.

Deputi III Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM-RI, Suratmono mengatakan kurangnya perhatian terhadap persoalan keamanan pangan, telah sering mengakibatkan terjadinya dampak dan risiko pada kesehatan akibat penggunaan bahan berbahaya.

“Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya untuk menggalang kesadaran komunitas masyarakat baik produsen, konsumen, maupun pemerintah daerah terhadap keamanan pangan,” kata Suratmono.

Menurut Suratmono, pengawasan terhadap obat dan makanan merupakan tanggungjawab bersama. Terdapat tiga pilar pengawasan yaitu, pilar pemerintah, pilar industri, dan pilar masyarakat.

“Pemerintah sebagai regulotor, pilar industri atau produsen yang harus menjamin keamanan pangan dan masyarakat adalah salah satu pilar penting dalam pengawasan. Masyarakat harus tahu dan paham betul masalah keamanan pangan,” tandasnya.