NTT Berpotensi Terhadap Ancaman Bencana Ekologis

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki ancaman bencana ekologis dari berbagai aspek. Setidaknya hal itu terlihat pada ancaman ekologis dari ekspansi industri pariwisata, industri ekstraktif pertambangan mangan dan juga emas di sejumlah tempat di daerah itu.

Direktur Eksekutif WALHI NTT, Umbu Wulang Tanaamahu menyampaikan hal ini pada kegiatan Seminar Nasional, Pengembangan Model Kelola Rakyat di Pulau Kecil dan Wilayah Ekologi Genting dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Iklim, di Kupang, Jumat (21/4/2017).

Menurut Umbu Wulang, daya dukung dan daya tampung di wilayah NTT sangat kritis berdampak ancaman bencana ekologis. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah – langkah terobosan yang konkrit untuk keselamatan manusia dan keberlangsungan alam di wilayah kepulauan NTT.

“Ancaman ekologis lainnya juga terlihat pada perkebunan besar monokultur seperti tebu dan teh di Sumba, serta privatisasi air di Timor, Flores serta Sumba,” katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah hendaknya tidak membuka ruang dengan memberikan izin baru pertambangan dan perkebunan monokultur (tebu), dan melakukan moratorium semua izin pertambangan dan perkebunan di wilayah Provinsi NTT.

Selain itu, pemerintah harus mewujudkan kemandirian kedaulatan pangan rakyat dan melakukan pemulihan penyelamatan daya tampung ekologis di setiap pulau di wilayah Provinsi NTT.

“Pemerintah harus melakukan terobosan solusi prioritas mewujudkan wilayah kelola rakyat di wilayah kepulauan NTT dalam mencegah krisis bencana ekologi pangan dan sumber daya air,” ujarnya.

Baca : Pegawai PLN Sumbang 20 Ribu Buku di Hari Kartini

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI, Khalisah Khalid mengungkapkan, dari catatan advokasi WALHI, banyak dan maraknya penguasaan wilayah pesisir oleh korporasi dipastikan telah dan akan mengganggu sumber daya komunal masyarakat pesisir.

“Konflik akan bermunculan karena tidak adanya jaminan keselamatan, kesejahteraan dan produktivitas apabila sebuah investasi berkembang di wilayah pesisir,” ungkapnya.

Dia berpendapat, pemerintah harus menegakkan konstitusi dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bencana ekologis, penghancuran sumber- sumber kehidupan rakyat serta secara khusus mengimplementasikan pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan, Provinsi NTT dipilih menjadi tuan rumah lokasi Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2017, karena memiliki potensi ancaman bencana ekologis dari berbagai aspek.

Karena itu, serangkaian acara KNLH WALHI di NTT, dimaksudkan untuk memperkuat dan memperluas gerakan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya pesisir dan pulau- pulau kecil di Indonesia.

“Selain itu juga mendorong negara melalui kebijakannya mengakui dan melindungi wilayah kelola rakyat dari berbagai ancaman ekspansi industri ekstraktif yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil, serta dampak perubahan iklim,” tandasnya.