Angkut Dua Ton BBM Tanpa Dokumen, Nakhoda Kapal Diamankan Polisi

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Imran Hafid (37), seorang nakhoda kapal tanpa nama yang mengangkut 2.080 liter (2 ton lebih) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar diamankan petugas Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) karena melakukan pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Direktur Kepolisian Perairan Polda NTT Komisaris Besar Budi Santoso didampingi Kabid Humas Polda NTT, AKBP Jules Abraham Abast menyampaikan ini kepada wartawan dalam konferensi pers di Polda NTT, Rabu (19/4/2017).

Menurut Kombes Budi, pelaku Imran Hafid diamankan pada Rabu 12 April 2017 sekira pukul 11.59 Wita di Perairan Ternate Selatan, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Dimana saat itu pelaku mengangkut BBM jenis premium sebanyak 24 jerigen atau 840 liter dan solar sebanyak 53 jerigen atau 1.240 liter.

“Pelaku melakukan pengangkutan BBM dari pesisir Pantai Alor Kecil, Kabupaten Alor dengan tujuan Kabir, Kabupaten Alor dan Balauring, Kabupaten Lembata tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah,” katanya.

Budi menyebutkan, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit kapal tanpa nama berwarna biru dengan less merah. 840 liter premium dikemas dalam 24 jerigen dan 1.240 liter solar yang dikemas dalam 53 jerigen.

Baca : Polda NTT Ungkap Tiga Kasus Perjudian Kupon Putih

“Jadi yang bersangkutan sudah diamankan dan saat ini dititipkan di rumah tahanan Polres Alor dan saat ini sedang diproses oleh anggota Ditpolair Polda NTT di wilayah hukum Polres Alor,” ujarnya.

Terhadap pelaku disangkakan Pasal 55 dan Pasal 53 Huruf D, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan berupa DO (Delivery Order), juga tidak memiliki rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pelaku tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan niaga BBM.

Pasal 55 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi: Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang bersubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53 Huruf D Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi: Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha niaga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).