Proyek Infrastruktur Harus Tuntaskan Empat Aspek

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah pusat telah membuat sebuah penegasan bahwa anggaran proyek pembangunan bidang infrastruktur baru akan digelontorkan ke daerah bila pemerintah daerah sudah menuntaskan empat aspek. Prasyarat itu mutlak dipenuhi agar tidak memunculkan persoalan ketika proyek itu sedang dalam tahap pengerjaan.

Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Budianto sampaikan ini pada kegiatan Musrenbang tingkat Provinsi NTT di Kupang, Rabu (5/4/2017).

Arifin menyebutkan, empat aspek yang harus dituntaskan itu yakni survei investigasi desain, desain investigasi, studi analisa dampak lingkungan (Amdal), dan bebas dari persoalan lahan. Jika salah satu dari empat aspek itu tidak dipenuhi maka pemerintah pusat tidak akan mencairkan dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan proyek infrastruktur dimaksud.

“Kalau sampai batas waktu yang tidak ditentukan, pemerintah tidak mampu tuntaskan empat aspek itu, proyek itu akan dialihkan ke daerah lain yang sanggup memenuhi prasyarat mutlak tersebut,” kata Arifin.

Dia menyatakan, usulan dari Provinsi NTT ke pusat harus merupakan program prioritas dari semua sektor. Ini harus bisa dituntaskan dalam kegiatan musrenbang ini. Karena pada 10 April mendatang, akan dialokasikan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga. Selain itu usulan dari setiap provinsi akan dibahas dalam musrenbangnas.

“Dari usulan prioritas dan rencana pembangunan nasional melalui setiap kementerian dan lembaga akan dicari titik temu untuk bisa dilaksanakan,” tandas Arifin.

Baca : Jembatan Trans Timor Ambruk Akibat Longsor, Arus Kendaraan Lumpuh Total

Arifin menyampaikan, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lima sampai enam persen. Karena itu sangat diharapkan agar pertumbuhan ekonomi di NTT bisa mencapai 5,6 sampai 5,9 persen. Tentunya sektor andalan yang mesti dipacu antara lain, kehutanan, pertanian, jasa pendidikan, serta informasi dan telekomunikasi.

Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, perencanaan merupakan awal dari siklus pembangunan. Dengan demikian, perencanaan harus dilakukan secara baik, karena sangat menentukan gerak pembangunan. Prinsipnya, kualitas perencanaan pembangunan harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Pada kesempatan itu gubernur menyebutkan, sejumlah kendala yang masih dihadapi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan program. Kendala dimaksud yakni proses perencanaan yang panjang dan terkesan mahal mulai dari musyawarah desa hingga musrenbangnas. Walau prosesnya sudah panjang, tapi belum menjawabi kebutuhan masyarakat.

“Selain itu, pelaksanaan anggaran masih tertumpuk di triwulan keempat. Untuk hal ini sangat diharapkan agar pelaksanaan anggaran sudah berjalan normal mulai dari awal tahun anggaran,” ujarnya.

Kendala lainnya, sebut Lebu Raya, belum semua kegiatan program yang dijalankan mewujudkan fungsi pembangunan. Walau terus dibicarakan untuk membangun sinergitas, tapi ego sektoral masih sangat tinggi. Kasus hukum yang terjadi akibat pelaksanaan anggaran disebabkan oleh perencanaan yang diusun tidak bagus.

Ketua DPRD NTT menegaskan, kegiatan musrenbang tingkat provinsi NTT yang digelar ini hendaknya tidak dimaknai sebagai rutinitas dan formalitas yang mesti dijalankan. Tapi lebih dari itu menjadi wadah strategis untuk membahas dan menjawabi kebutuhan masyarakat.

DPRD NTT berharap dan mendorong  pemerintah provinsi untuk terus melakukan koordinasi yang integratif dan sinergis dengan semua kabupaten dan kota. Dengan harapkan, program yang dibuat lebih objektif dan rasional sehingga bisa dirasakan dan menjawabi kebutuhan masyarakat.