Kepala Pustu Liliba Mengadu Ke Komisi IV Soal Dana Operasional

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dikunjungi komisi IV DPRD Kota Kupang untuk melihat pelayanan di Pustu Liliba, Kepala Pustu Liliba, Selvi Kana Djara mengeluhkan dana operasional. Pasalnya, dana operasional bagi Pustu yang setiap bulannya hanya sebesar Rp.700 ribu tersebut dalam proses pencairannya tidak lancar setiap bulan, tetapi harus menunggu tiga bulan. Bahkan terkadang sampai lima bulan baru dicairkan sehingga menghambat pelayanan.

“Terlambatnya pencairan dana operasional kami sangat menganggu pelayanan kami di Pustu, sehingga kami berharap kiranya dewan dapat menindaklanjuti pengeluhan kami agar kedepan pencairan bisa tepat waktu,” pinta Kana Djara.

Kana Djara menjelaskan, dengan tidak tepat waktu pencairan dana operasional tersebut, maka dalam penanganan berbagai kebutuhan Pustu, digunakan dana pribadi, hingga menunggu dana operasional dicairkan baru diganti.

Selain itu, kata Kana Djara, pihaknya mengeluhkan dana trasnportasi bagi anak magang yang membantu proses pelayanan kesehatan bagi pasien yang datang berobat sama sekali tidak ada. Untuk itu diharapkan dewan dapat membantu melalui anggaran sehingga bagi mereka yang magang juga bisa mendapatkan uang tranport.

Baca : Mazmur Chorale Berduka, Konduktor Andrew Masemana Tutup Usia

“Kasihan mereka yang magang memang mendapat ilmu, tetapi mereka juga harus diperhatikan. Minimal ada pengganti transport bagi mereka, sebab mereka sangat membantu kami dalam penanganan pasien yang datang berobat atau para ibu hamil dan balita yang datang mengikuti posyandu.

Kana Djara mengeluhkan minimnya tenaga keperawatan di Pustu ini karena tenaga yang tersedian, baik itu PNS maupun yang magang tidak mampu melayani secara maksimal, karena membludaknya masyarakat yang ingin berobat.

Menanggapi pengeluhan tersebut Ketua Komisi IV, Livingstono Ratukadja, yang berindak sebagai Ketua Rombongan, meminta kepada pihak Pustu mencatat semua kebutuhan yang disampaikan kemudian diserahkan ke komisi IV dan dinas, agar komisi bisa memanggil dinas untuk duduk bersama membicarakan akan keluhan-keluhan tersebut.

“kami minta agar semua kebutuhan tersebut dicatat guna nantinya bersama dinas dapat membahasnya, dengan melihat kebutuhan mana yang segera cepat ditindaklajuti dan mana yang dipending dulu, Karena semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBD,” Katanya.