PJTKIS Tak Profesional Harus Ditindak Tegas

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – DPRD Kota Kupang meminta pemerintah Kota Kupang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih giat melakukan pengawasan terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta,(PJTKIS) sehingga jika terdapat PJTKIS yang tidak bekerja profesional atau tidak sesuai mekanisme dan aturan, maka harus ditindak tegas.

Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalda Taek mengatakan, pemerintah wajib melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin terhadap PJTKIS yang ada. Hal itu bertujuan agar para tenaga kerja yang direkrut oleh PJTKIS bisa terjamin keamanan dan kenyamanan mereka ketika masih di masa penampungan, pengiriman, bahkan hingga saat sudah bekerja di luar negeri.

Baca : Konser Perdana, Andmesh Dapat Bonus Rumah Dari REI NTT

Menurutnya, sebagai wakil rakyat dirinya tentu tidak menginginkan warga NTT, terlebih warga Kota Kupang yang direkrut oleh PJTKIS mengalami penderitaan akibat ditipu, disiksa, dan meregang nyawa ketika masih di tangan PJTKIS, maupun sudah bekerja di luar negeri. Sehingga hal tersebut dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk terlibat aktif mengantisipasi melalui pengawasan terhadap seluruh aktivitas PJTKIS.

Ia menjelaskan, Kota Kupang sebagai Kota Transit harus memiliki pengawasan ekstra terhadap seluruh kegiatan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja oleh PJTKSI, terlebih sampai saat ini sering terjadi pemalsuan dokumen bagi tenaga kerja oleh PJTKIS.

Dirinya mengaku, dengan pengawasan dan pemantauan yang baik terhadap PJTKIS, maka pemerintah dengan sendirinya telah mengantisipasi terjadinya Human Trafficking, atau kegiatan Penjualan Manusia oleh PJTKIS terhadap para tenaga kerja dari NTT, termasuk dari Kota Kupang.