Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Meningkatnya Korban TPPO

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Solidaritas Kemanusian untuk Korban Perdagangan Orang, meminta tanggung jawab negara atas meningkatnya korban perdagangan orang asal Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena kejahatan perdagangan orang sejatinya telah menginjak harkat dan martabat manusia.

Penanggung jawab Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Perdagangan Orang, Pendeta Emmy Sahertian menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis yang diterima media ini di Kupang, Jumat (31/3/2017).

Menurut Pdt. Emmy, seharusnya persoalan perdagangan manusia (human trafficking) disikapi lebih serius oleh negara Indonesia khususnya pemerintah Nusa Tengara Timur.

Sejak tahun 2014 data Bareskrim Polri menetapkan Provinsi NTT sebagai “Daerah Human Trafficking”, seharusnya pemerintah NTT lebih serius menyelesaikan kasus Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO).

“Setiap tahunnya pergerakan jumlah TKI asal NTT yang menjadi korban perdagangan orang, meregang nyawa di tempat mencari nafkah meningkat tajam,” katanya.

Di tahun 2015, BP3TKI mencatat ada 29 orang TKI meninggal di wilayah penempatan kerja, sedangkan data Jaringan Kerja Aliansi Menolak Perdagangan Orang atau AMPERA di tahun 2016 ada 53 orang TKI yang meninggal dunia, sementara tahun 2017 dalam kurun waktu Januari- Februari sudah 18 orang TKI yang telah meninggal dunia dan 90 persen meninggal di Malaysia.

Pdt. Emmy menyebutkan, terdapat 15 kabupaten yang menjadi kantong TKI yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Belu, Timor Tengah Utara, Malaka, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sabu Rajua, Rote Ndao, Sikka, Flores Timur, Nagakeo, Ende dan Manggarai Timur.

Jika ditelisik data dari Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Perdagangan Orang, usia keberangkatan para TKI/TKW berkisar 14- 18 tahun sebanyak 19 % dan mayoritas berlatar belakang pendidikan SD ada 14 %, sedangkan perbandingan persentase laki-laki dan perempuan adalah 69% Tenaga Kerja Wanita atau TKW yang keluar NTT dibandingkan laki-laki yang hanya 31%.

Baca : Kabupaten Nagekeo Tuan Rumah Pekan Daerah Petani-Nelayan XV

“Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak perempuan dikirim keluar negeri maka semakin besar peluang mereka terjerat dalam perdagangan orang dan pada akhirnya NTT akan kehilangan “Kehidupan” atau hilangnya generasi dari rahim perempuan,” tegasnya.

Diungkapkan, modus operasi yang digunakan para pelaku perdagangan orang dengan menggunakan lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja di seluruh Indonesia atau individu untuk merekrut calon korban untuk menjadi TKI/TKW dan dijanjikan pekerjaan di dalam dan di luar negeri serta penghasilan yang besar.

Wilayah penempatan kerja bagi pada TKI/TKW tidak memberikan perlindungan atas jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan tragisnya mereka kerap mengalami kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga kekerasan seksual.

“Situasi ini jelas melanggar hak asasi dan menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran perbudakan modern yang menimbulkan sakit berkepanjangan, trauma, hilang ingatan hingga kematian. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (Crime Against Humanity),” ungkapnya.

Kenyataan hari ini, walaupun korban perdagangan orang terus berjatuhan (meninggal dan hidup tapi sakit) dan pemberitaan media lokal maupun nasional gencar memberitakan mengenai kejahatan luar biasa ini tidak membuat pemerintah NTT bergeming untuk menunjukan keberpihakan perlindungan bagi para korban perdagangan orang dan keluarganya.

Ironisnya, tambah dia, pemerintah NTT melihat kegentingan persoalan perdagangan orang dan seolah-olah “Nyaman” dengan pelabelan sebagai propinsi “Darurat Human Trafficking” tidak ada tanda-tanda melakukan pencegahan perdagangan orang, seperti membatalkan PERDA tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asal NTT yang nyatanya tidak memberikan perlindungan atas pemenuhan hak-hak dasar TKI dan keluarganya atau menindak tegas PPTKIS pelaku kejahatan ini.

“Persoalan mendasar Pemerintah Provinsi NTT adalah ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajiban sebagai pelindung rakyat,” urai Pdt. Emmy.