Kemendagri Anjurkan Pembiayaan Pilgub NTT Berupa Dana Hibah

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Terkait pembiayaan pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2018, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganjurkan agar anggaran tersebut berupa pemberian dana hibah.

Hal ini disampaikan anggota Komisi V DPRD NTT, Christien Samiyati Pati pada Sidang Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Terhadap Ranperda Provinsi NTT di ruang sidang utama kantor DPRD NTT, Senin (27/3/2017).

Menurut Christien, anjuran untuk pembiayaan pilgub berbentuk dana hibah tersebut harus diikat melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi NTT dengan para pihak penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT tahun 2018.

“Berkaitan dengan telah dialokasikan dana cadangan sebesar Rp 100 miliar dengan nomenklatur ‘Dana Cadangan’ pada APBD murni Tahun Anggaran (TA) 2017 diusulkan untuk digeser pengalokasiannya pada APBD perubahan TA 2017 dengan nomenklatur Dana Hibah,” katanya.

Baca : Dewan Setujui Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub NTT

Christien mengatakan, ketentuan pasal 87 dan pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan bahwa Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah melakukan fasilitasi terhadap Ranperda sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

“Oleh karena itu, Bapemperda dan Tim Pemerintah Daerah mengadakan konsultasi/fasilitasi tentang Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pilgub dan Wagub NTT ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Direktur Produk Hukum Daerah pada Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri, sehubungan dengan materi Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub 2018, disarankan agar dapat berkonsultasi langsung dengan Direktur Fasilitasi APBD pada Ditjen Keuangan Daerah sesuai dengan tupoksinya.

“Dari hasil pertemuan dengan pihak Kemendagri tersebut maka Bapemperda merekomendasikan agar Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub 2018, tidak dilanjutkan prosesnya karena hakekat dana cadangan adalah secara limitatif peruntukannya guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah, yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran,” katanya.

Selain itu, Christien menambahkan, terkait dengan alokasi dana Pilgub NTT 2018, yang semula dirancangkan dalam bentuk dana cadangan, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikannya dalam bentuk dana hibah sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.