Honorer Panwascam dan PPL Siap Dibayar

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Kepala sekertariat Panwaslu Kota Kupang, Ance Kaborang mengaku siap membayar honorer Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Paswacam) dan Panitia Pengawas tingkat Kelurahan yang berjumlah 72 orang. Janji tersebut di sampaikan Ance Kaborang, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi I, DPRD Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang, Panwasku, Panwascam dan PPL, diruang Komisi I, DPRD Kota Kupang.

Dalam rapat itu, kehadiran diwakili Asisten III Rens Tokoh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang Jefri Pelt bersama Sekertaris Popi Baun. sementara dari pihak Panwaslu hadir dua anggota, Ismael Manoe, Noldi Tadihungu bersama sejumlah Panwascam dan PPL.

RDP yang digelar hari ini, Selasa (21/3/2017) merupakan tindaklanjut dari aksi Demonstrasi dari Panwascam, dan PPL yang menuntut upah mereka yang belum dibayarkan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari.

Kaborang mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah ingin membayar Honor Panwascam dan PPL, namun karena ada sedikit masalah, pembayaran mengalami keterlambatan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu pencairan tambahan dana sebesar Rp.500 juta berdasarkan perjanjian dana hibah kepada panwaslu yang berjumlah total sebesar Rp.3,5 miliar, karena secara keseluruhan dana Panwaslu baru dicairkan sebesar Rp.3 miliar melalui dua tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp.1 miliar pada 22 Juli 2016, dan Rp.2 Miliar pada 27 November 2016.

Baca : Cagub Independen Butuh Dukungan 8,5 Persen dari Total DPT

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I, Desedirius Patiwua, yang memimpin rapat tersebut bersama sekertaris Komisi, Maudy Dengah, meminta pihak Sekertariat Panwaslu segera membayar upah Panwascam, dan PPL, sebab pemilihan walikota sudah habis, dan hak dari penyelenggara harus dibayarkan. Sementara menyangkut dana pengawas TPS yang belum dibayarkan dengan jumlah sebesar Rp.360 juta. Pihak Komisi meminta pemerintah segera mengupayakan agar dan tersebut bisa dicairkan untuk membayar upah pengwas TPS yang berjumlah 660 orang.

Menanggapi permintaan Komisi I, pemerintah Kota Kupang lewat Asisten III, Rens Tokoh menjelaskan, terhadap sisa dana hibah sebesar Rp.500 juta yang belum dicairkan pemerintah karena pihak panwaslu terlambat memasukan permintaan dana, sebab menyusul habisnya pilkada dana tersebut tidak bisa dicairkan lagi.

Untuk mencairkan dana tersebut, pemerintah tengah bersurat ke Kemendagri, dalam hal ini pihak Dirjen Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mencairkan kembali dana tersebut. Kalau pihak Kementerian setuju dana tersebut dicairkan maka pemerintah akan membuat lagi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk ditandatangani bersama pemerintah dan Panwaslu.