DPRD Belu, Laporan Hutang Pemda Tahun 2016 Sebesar Rp 51 Miliar

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Ketua DPRD Belu Januaria Awalde Berek mengatakan, Dewan mendapat laporan dari Pemerintah Kabupaten Belu terkait adanya sejumlah hutang daerah di tahun 2016 lalu.

Menurut Berek, hutang tersebut diakibatkan program yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016, tapi mengalami keterlambatan penyelesaian pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga terjadi keterlambatan dalam hal menyampaikan laporan realisasi.

Laporan adanya hutang daerah itu disampaikan pemerintah setelah ada anggota DPRD yang tanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Pemerintah sampaikan secara resmi ada hutang daerah di tahun 2016,” ujar dia kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/3/2017).

Baca : Menteri Pertanian Panen Jagung di Desa Kenebibi Belu

Dituturkan bahwa, laporan yang disampaikan Pemerintah kepada Dewan dalam rapat hutang daerah di tahun 2016 sekira Rp 51 miliar, tidak seperti apa yang dirumorkan selama ini hutang daerah mencapai Rp 85 miliar.

“Perkiraan besaran hutang daerahnya sekitar Rp 51 miliar. namun kita juga harus menunggu hasil pastinya dari audit BPK setelah itu baru bisa dinyatakan hutang daerah,” urai Berek.

Masih menurut dia, hutang daerah akibat program yang bersumber dari anggaran DAK telah berdampak pada upaya rasionalisasi program dinas untuk tahun 2017. Dalam rapat itu mereka sampaikan bahwa hanya tahan saja dan program yang diberi bintang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran mendatang.

“Ada sejumlah Dinas yang terkena dampak antara lain, Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum, Rumah Sakit dan beberapa SKPD. Memang DAK itu datang pada akhir tahun, hal ini mengakibatkan laporan realisasinya terlambat dan adanya temuan bahwa keuangan daerah ada defisit,” ucap dia.

Lanjut Berek, DPRD menyampaikan kepada Pemerintah daerah meski mengalami hutang yang disebabkan program Dana DAK, harus dicarikan solusi sehingga program dan kegiatan untuk tahun 2017 yang telah dibahas dan ditetapkan bersama dalam APBD 2017 tetap dilaksanakan. Karena yang sudah ditetapkan itu merupakan program prioritas yang harus dijalankan dalam membangun daerah Belu.