Ombudsman NTT Terima 13 Pengaduan Terkait Pungli

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dalam kurun waktu Januari hingga 8 Maret 2017, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima pengaduan atau laporan masyarakat terkait praktek pungutan liar (Pungli) sebanyak 13 kasus. Terkait hal ini, Ombudsman telah berkoordinasi langsung dan melalui surat dengan instansi terlapor maupun atasan instansi terlapor.

Ketua Bidang Penindakan Ombudsman Perwakilan NTT, Kanis Ola Mangu sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, Kamis (16/3/2017).

Kanis menjelaskan, hingga awal Maret 2017, Ombudsman telah menerima 155 laporan atau pengaduan masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Provinsi NTT. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 pengaduan terkait dugaan pungli oleh penyelenggara negara kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik di provinsi ini.

“Angka pengaduan masyarakat terkait dugaan pungli tersebut cukup tinggi mengingat sudah ada sekretariat bersama (Sekber) pungli, bahkan hampir setiap instansi juga memiliki satker pungli,” kata Kanis.

Dia menguraikan, pada tahun 2016 lalu, total laporan/pengaduan masyarakat terkait dugaan praktek pungli oleh penyelenggara negara kepada masyarakat yang disampaikan ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTT berjumlah 44 laporan. Instansi terlapor yakni sekolah negeri, kepolisian resort kota, dan pengadilan negeri masing- masing tiga pengaduan. Pemerintah kabupaten/kota sebanyak 14 pengaduan, desa dan BUMN/BUMD masing- masing empat pengaduan, serta kepolisian resort lima pengaduan, dan kelurahan dua pengaduan.

Sementara itu, lanjut Kanis, substansi laporan terkait administrasi kependudukan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masing- masing satu pengaduan. Asuransi/jaminan sosial ada dua pengaduan, peradilan ada tiga pengaduan, pertanahan ada empat pengaduan. Selain itu, pendidikan ada enam pengaduan, cukai dan pajak ada delapan pengaduan. Sedangkan kepolisian dan perhubungan/infrastruktur masing- masing sembilan pengaduan.

“Pengaduan terkait dugaan pungli itu berasal dari 10 kabupaten/kota yakni Alor, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, dan Sabu Raijua masing- masing satu pengaduan. Kabupaten Timor Tengah Selatan ada empat pengaduan, Kabupaten Kupang ada 10 pengaduan, dan Kota Kupang ada 23 pengaduan,” sebut Kanis.

Baca : Mandeknya Pembangunan Taman Fontein Disesalkan Walikota

Dia menyampaikan, sedangkan untuk tahun 2017 hingga 8 Maret, Ombudsman telah menerima 13 laporan/pengaduan masyarakat terkait pungli dari total 155 pengaduan yang diterima. Instansi terlapor terkait dugaan pungli oleh penyelenggara negara kepada masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik di NTT sebagai berikut, sekolah negeri, pengadilan negeri, kepolisian resort kota, kepolisian resort, dan kementerian pendidikan nasional masing- masing satu pengaduan. Pemeritah provinsi dan BUMN/BUMD masing- masing dua pengaduan, serta pemerintah kabupaten/kota ada empat pengaduan.

Kanis menambahkan, substansi laporan terkait dugaan pungli dimaksud yakni cukai dan pajak, penanaman modal, dan peradilan masing- masing satu pengaduan. Sedangkan kepolisian, perhubungan/infrastruktur, dan pertanahan masing- masing dua pengaduan, serta pendidikan empat pengaduan.

“Pengaduan dugaan pungli itu berasal dari Kabupaten Ende dan Sikka masing- masing satu pengaduan, Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara masing-masing dua pengaduan, serta Kota Kupang ada tujuh pengaduan,” papar Kanis.

Ketua Ombudsman NTT, Darius Beda Daton mengatakan, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah terkait semua pengaduan yang diterima, terutama berkoordinasi langsung dan melalui surat dengan instansi terlapor maupun atasa instansi terlapor. Walau demikian, sesuai pengamatan yang dilakukan, sebagian permasalahan belum mendapat penyelesaian berarti.

“Dalam rangka penindakan dugaan praktek pungli yang dikeluhkan masyarakat pada Januari sampai Februari, Ombudsman telah berkoordinasi dengan Irwasda Polda NTT selaku Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Provinsi NTT,” kata Darius.