Pemkot Terus Pantau Labeling Miras

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Mengawasi peredaran minuman keras (Miras) Pemerintah, lewat Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang terus melakukan pemantauan pada penyebaran dan peredaran minuman keras golongan A, B, dan C di Kota Kupang. pemantauan yang dilakukan bertujuan untuk memeriksa apakah seluruh minuman yang beredar di tempat-tempat penjualan di Kota Kupang sudah melalui proses labeling atau tidak.

“Setelah pisah dengan bagian pembangunan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, tugas bagian Ekonomi hanya mengawasi peredaran miras. Sementara untuk label pajaknya dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang,” Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Kota Kupang, Daniel Zacharias kepada wartawan di ruangkerjanya, Selasa (14/3/2017).

Ia mengatakan, untuk 2016 lalu, pihaknya sempat menemukan beberapa minuman yang telah beredar di tangan pengecer untuk dijual tanpa adanya labeling. Namun setelah ditelusuri, ternyata minuman-minuman tersebut sebenarnya memiliki labeling, tetapi belum sempat ditempel atau dipasangkan ketika minuman tersebut masih berada di distributor.

Baca : Ratusan Liter Miras Sitaan Dimusnahkan Bea Cukai di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Ia juga menjelaskan, bagi pengecer kedapatan menjual minuman keras tipe A, B, dan C di Kota Kupang tanpa adanya label dari pemerintah Kota Kupang, maka pihaknya akan memberikan teguran agar segera dilabelinkkan. Setelah itu pengecer tersebut akan terus diawasi dan dipantau agar tidak melakukan hal yang serupa.

Terkait besaran Pendapatan Asli Daerah, atau PAD dari sumber pajak labeling yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Kupang untuk seluruh minuman keras yang beredar di Kota Kupang, Daniel Zakarias mengaku, di tahun 2016 lalu, pencapaian pajak dari labeling mencapai 1 Miliar 59 Juta Rupiah. Pencapain itu melebihi target awal yang ditentukan yakni hanya sebesar Rp.1 Miliar.

Ditanya tentang target PAD tahun 2017 dari sumber pajak labeling, Daniel Zakarias mengatakan, tidak mengetahui secara pasti karena untuk tahun 2017 ini pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, sementara proses penjualan labeling telah dilaihkan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Kupang.