Pendapatan Buat Dokter Spesialis Tak Betah di NTT

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jimmi Sianto menyampaikan, banyak dokter spesialis yang bekerja pada rumah sakit yang dikelola olah pemerintah di seluruh wilayah NTT merasa tidak betah dikarenakan faktor pendapatan rendah atau dirasa kurang memadai.

“Dalam dialog dengan pemerintah, memang dokter spesialis tidak betah di NTT, mungkin secara khusus di RSUD WZ Johannes Kupang tapi secara umum di NTT. Karena ini sudah spesialis lalu karena kondisi kalau mau dibilang adalah pendapatan,” kata Jimmi kepada wartawan di Kupang, Kamis (9/3/2017).

Menurut Jimmi, pembayaran terhadap para dokter spesialis disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi keuangan daerah. Sehingga dokter spesialis dibayar agak sedikit rendah dibandingkan dokter spesialis di daerah lain.

“Karena itu, hal ini sering menjadi bahan diskusi kita untuk bagaimana pemerintah harus berani untuk menaikan insentif dokter spesialis di daerah ini,” ujarnya.

Baca : Direktur RSUD WZ Johannes Diminta Tegas Sikapi Dugaan Malapraktik

Jimmi mengatakan, menaikan insentif merupakan salah satu bentuk upaya untuk membuat para dokter spesialis betah bekerja di NTT, khususnya dokter spesialis di RSUD WZ Johannes Kupang.

“Saya ikuti, saat ini sejumlah kabupaten/kota sudah memberikan perhatian terhadap para dokter spesialis dengan memberikan insentif yang lebih dari yang ada,” katanya.

Jika dibanding dengan daerah lain, kata Jimmi, pendapatan dokter spesialis di NTT masih sangat di bawah. Hal ini karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, sebenarnya sangat penting untuk persoalan ini bisa menjadi perhatian pemerintah NTT.

“Kalau ini diperhatikan, saya pikir para dokter spesialis atau tenaga kesehatan secara umum bisa betah bekerja di RSUD Prov W Z Johanes,” katanya.

Dia menambahkan, selama ini pihak RSUD memberikan ruang kepada dokter spesialis untuk bekerja minimal di tiga rumah sakit. Meski demikian, Jimmy berpendapat, hal ini tetap menjadi persoalan karena akan menimbulkan tidak fokusnya para tenaga kesehatan ini dalam bekerja.