Pemerintah NTT Perlu Tatapkan Pergub Terkait Dana Pilgub

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dengan dana penyelenggaraan pemilihan gubernur (Pilgub) tahun 2018, sebagai dasar penentuan satuan harga barang dan jasa untuk pembiayaan program dan kegiatan pilgub dimaksud.

Hal ini disampaikan anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai NasDem, Wellem Kale kepada wartawan di Kupang, Jumat (10/3/2017).

Menurut Wellem, Peraturan Gubernur itu sesuai pendapat Fraksi Partai NasDem, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan serta sebagai upaya mewujudkan efisiensi, efektifitas dan transparansi penggunaan anggaran pilgub.

Baca : Pemprov dan KPUD NTT Perlu Koordinasi dengan Pempus

“Oleh karena dana penyelenggaraan pilgub merupakan dana hibah maka pemerintah dalam hal ini Gubernur NTT perlu menyiapkan pedoman penggunaan dana hibah tersebut kepada pihak-pihak penerima dana pilgub tersebut,” katanya.

Wellem mengatakan, penyelenggaraan pilgub tahun 2018 sebagai pesta rakyat diharapkan dapat berlangsung secara demokratis. Oleh karena itu, diharapkan pula agar istitusi-institusi penyelenggara pilgub seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI harus bersikap profesional, objektif dan independen.

“Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaran pilgub 2018 tidak hanya bermutu dari aspek proses saja tetapi juga menghasilkan seorang pemimpin yang legitimate secara demokrasi dan mampu membawa NTT menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur,” tandas Wellem.