Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Minta Penjelasan Pemerintah Tetapkan Dana Cadangan Pilgub

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Fraksi Partai Demokrat, DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi untuk menjelaskan lebih detai dan teknis tentang alokasi Rp200 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT 2018 mendatang.

Permintaan ini disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Anselmus Tallo dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilgub dan Wagub NTT 2018, Selasa (7/3/2017) malam.

Menurut Ansel, sapaan untuk Anselmus Tallo, pemerintah perlu secara jelas memaparkan argumentasi atau dasar menetapkan angka Rp200 miliar untuk kepentingan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sehingga perlu dicadangkan melalui Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Selain itu, kata Ansel, pemerintah juga perlu menjelaskan terkait mekanisme sharing ataupun tanggung renteng antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2018. Pasalnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT akan dilakukan bersamaan dengan pilkada di 10 kabupaten.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten-kabupaten tersebut dalam rangka tanggung renteng ini,” kata Ansel.

Baca : Pilgub NTT 2018 Butuh Dana Rp517 Miliar

Ansel mengungkapkan, Fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah seharusnya menyertai rancangan peraturan daerah dengan penjelasan atau kajian mendalam seperti seharusnya yang disyaratkan dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan.

“Fraksi Partai Demokrat memandang perlu menegaskan bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum kita berupaya semaksimal mungkin tidak justru melanggar hukum serta tidak hanya tujuan yang kita kejar tapi juga prosedur yang baik dan benar,” tegasnya.

Sepengetahuan Fraksi Partai Demokrat, lanjut dia, hingga saat ini, penyampaian atau penjelasan terkait kebutuhan anggaran dalam rangka pilgub dan wagub NTT 2018 baru disampaikan oleh KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT dan TNI. Sedangkan dari Polri dalam hal ini Polda NTT belum menjelaskan kebutuhannya terkait pilgub 2018.

“Apakah alokasi dana cadangan sebesar Rp200 miliar ini sudah memadai sesuai kebutuhan riil dengan memperhitungkan kebutuhan yang direncanakan lembaga-lembaga yang terlibat dalam mensukseskan penyelenggaraan pilgub dan wagub tersebut. Sementara menilik rancangan Peraturan Daerah ini khusunya Pasal 5 ayat 1 dan 2 sudah jelas indikatif biaya Rp200 miliar dan dialokasikan dalam APBD 2017,” katanya.

Ansel menambahkan, Fraksi Partai Demokrat bahwa dalam pengalokasian dana untuk penyelenggaraan pilgub tahun 2018 harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, salah satunya adalah keterbatasan keuangan daerah ditengah kebutuhan yang sangat banyak untuk kepentingan pembangunan maka pembiayaan ini harus menempatkan pendekatan biaya minimum dan efisien.