Pilgub NTT 2018 Butuh Dana Rp517 Miliar

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Setelah dilakukan hitung- hitungan berdasarkan usulan dan kebutuhan pihak penyelenggara dan kegiatan pengamanan, anggaran yang dibutuhkan untuk hajatan pemilu gubernur (Pilgub) 2018 kurang lebih sebesar Rp.517 miliar. Besaran anggaran ini setelah dilakukan sharing dana dengan 10 kabupaten yang juga menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018 mendatang.

Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno sampaikan ini kepada wartawan di Kupang, seusai rapat paripurna dewan, Senin (6/3/2017).

Anwar merincikan, besaran anggaran penyelenggaraan pilgub 2018 itu dialokasikan untuk KPU sekitar Rp.318 miliar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekitar Rp.200 miliar, dan pengamanan yang diajukan Polda sebesar Rp.39 miliar serta TNI sebesar Rp.3 miliar. Dari besaran anggaran yang ada, maka pilgub 2018 membutuhkan anggaran yang paling besar dalam sepanjang sejarah pesta demokrasi NTT.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk Pilgub 2013 berkisar antara Rp.150 sampai Rp.160 miliar. Dengan alokasi anggaran untuk pilgub 2018 mencapai Rp.517 miliar, maka mengalami kenaikan sekitar 300 persen,” kata Anwar.

Menurut Anwar, besaran anggaran untuk pilgub tersebut tentunya cukup berat karena kemampuan APBD NTT yang sangat terbatas. Konsekuensi lain adalah terganggunya belanja publik khusus untuk APBD murni 2017, APBD Perubahan 2017, dan APBD murni 2018. Pasalnya, besaran anggaran untuk pilgub itu tidak bisa dialokasikan sekalian pada satu tahun anggaran.

Baca : Kapolda NTT Lantik 159 Siswa Bintara Polri

“Walau anggaran cukup fantastis dan memberatkan APBD, tapi harus tetap dialokasikan karena perintah UU dan pilgub merupakan hajatan lima tahunan, hajatan politik rakyat dalam memilih pemimpinnya,” tandas Anwar.

Menyikapi besaran anggaran pilgub dimaksud, lanjutnya, DPRD dengan Gubernur, Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur, Benny Alexander Litelnoni bersepakat untuk meminta KPU, Bawaslu, Polda dan TNI untuk melakukan rasionalisasi. Sehingga anggaran final nanti betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Walau demikian, tidak boleh menurunkan kualitas penyelenggaraan pilgub.

“Kita tidak mau juga akibat rasionalisasi yang berlebih bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan pilgub. Karena dalam rasionalisasi itu, ada pedoman penggunaan alokasi anggaran maksimal atau minimal. Artinya ada ketentun mengenai harga satuan setiap itemnya,” papar Anwar.

Dia menerangkan, sesuai hasil rapat DPRD NTT dengan KPU Provinsi, pada tahun 2018 akan digelar 11 (sebelas) pilkada serentak, yakni satu pilgub dan 10 pilkada kabupaten. Pada awalnya, dana yang diajukan KPU waktu itu sebesar Rp.339 miliar. Setelah diminta untuk melakukan rasionalisasi, besaran anggaran yang diajukan turun menjadi Rp.318. Angka yang dihasilkan dari rasionalisasi itu setelah dilakukan sharing dengan 10 kabupaten penyelenggara pilkada serentak 2018.

Gubernur Frans Lebu Raya menyampaikan, pilgub 2018 merupakan salah satu hajatan lima tahunan yang membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga tidak dapat dianggarkan sekaligus dlam satu tahun anggaran. Karena itu, perencanaan anggaran untuk kegiatan tersebut harus mulai dipersiapkan sejak tahun anggaran 2017. Dengan demikian, pendanaan pilgub dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan persiapan serta ketersediaan dana.

Lebu Raya menambahkan, terkait pendanaan pilgub dimaksud, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan pilgub 2018. Dalam rancangan perda dmaksud, pada tahun anggaran 2017 dialokasikan dana cadangan sebesar Rp.200 juta. Dana cadangan dipergunakan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan pilgub 2018.