Komisi Perlindungan TKI Belu Berperan Meminimalisir TKI

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Jakarta, NTTOnlinenow.com – Kewenangan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) dalam menanggulangi TKI tidak dibatasi. Kehadiran KPTKI sangat membantu Pemerintah meminimalisir TKI. Sehingga wajib terlibat dalam segala urusan baik itu mulai dari urusan dokumen calon TKI maupun sampai TKI yang mengalami kasus.

Hal itu disampaikan Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), Agus Subiantoro dalam audiensi bersama KPTKI Belu, Kabid PPTK Dinas Tenaga Kerja Belu serta Pejabat Dirpam, Direktur Pelayanan Pengaduan, Direktur Pemberdayaan dan Direktur Mediasi Advokasi di ruang rapat Kantor BNP2TKI, jalan M.T Hariyono, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Agus mendukung penuh kehadiran KPTKI yang telah terbentuk di Kabupaten Belu. Ditegaskan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yakni, perlindungan untuk TKI jangan hanya ambil ujungnya saja, perlindungan bersifat pencegahan, deteksi dini dan media respon pencegah rehabilitasi.

Dia berpesan, KPTKI harus menyuarakan ke Pemda Belu agar peranan KPTKI juga lebih banyak pada pencegahan yang belum ada perhatian. Bisa melakukan verifikasi atau persyaratan prosedur TKI-TKI yang yang mau ke luar negeri seperti ke Malasyia dan Singapura. Kasus TKI di Belu cukup banyak, yang ujung-ujungnya mereka tidak mempunyai dasar ketrampilan bekerja dan tidak melaui prosedur saat kerja ke luar negeri.

“Karena itu harus disuarakan ke Pemda Belu untuk dijadikan fokus dalam penanganan TKI. Harus menyediakan balai latihan kerja untuk para calon TKI sehingga mereka memiliki kemampuan dasar,” ujar dia.

Baca : Walikota Kupang Mengaku Pengobatan Gratis Berbasis KTP Tetap Berjalan

Agus menghimbau kepada KPTKI agar berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, BP3TKI Propinsi dan BNP2TKI apabila ada pengaduan TKI bermasalah harus. Sehingga KPTKI Belu harus menggalang koordinasi demi penanggulangan TKI. Dia juga mendesak tim KPTKI untuk terlibat dalam TKI yang meninggal atau yang tidak sesuai prosedural.

“Pesan saya setelah ini koordinasi dengan Pemda. Perlu memahami yang dilindungi atau dibantu tidak saja TKI yang legal, tapi juga ilegal. Mereka itu WNI dan kita hadir untuk melindungi,” ucap dia.

Masih menurut dia, peran lain yang perlu dilakukan yakni, tim KPTKI dapat memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Belu. Harus gencar sosialisasi ke masyarakat melalui musrembangdes, musrembangcam agar memahami masalah TKI sehingga kedepan melalui prosedur yang berlaku.

“Perlu sinergitas untuk mengatasi kasus TKI yang ada khususnya di Belu. Tingkatkan kerja dengan melakukan langkah-langkah sosialisai sehingga ruang lingkup pelaku perekrut legal bisa diberantas,” pinta Agus.

Ketua Komisi Perlindungan TKI Belu, Jemi Haekase menuturkan sejak dibentuk tanggal 5 Januari 2016 lalu komisi perlindungan telah menangani tiga pengaduan TKI bermasalah dan dua diantaranya telah selesai. Namun KPTKI hanya diberikan kewenangan dan tugas sebatas memfasilitasi TKI bermasalah yang legal berdasarkan Perda no 3 tahun 2013, sementara TKI bermasalah illegal tidak dilibatkan.

“Kabupaten Belu termasuk daerah terbesar kedua yang mengirimkan TKI ke luar negeri setelah Kabupaten Soe di NTT. Karena itu kami konsultasi ke BNP2TKI terkait mekanisme penanganan TKI Belu yang mengalami masalah,” ucap Haekase.