Lima Ranperda Kabupaten Manggarai Segera Diajukan Ke DPRD

Bagikan Artikel ini

Laporan Marten Don
Ruteng, NTTOnlinenow.com – Aset bukanlah hal gampang tetapi hal sulit yang keberadaannya harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, kata Charleson Z. Rihimone, Kabid pengelolaan aset pada kegiatan public hearing (audiensi publik) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Manggarai tahun 2017 tentang pemanfaatan barang milik daerah di kantor Camat Satar Mese Utara, Rabu (1/3).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Satar Mese Utara, Aloysius Jebarut, S.Pd, Sekcam, Hipolitus Kori, SH, dengan narasumber, Kabid Pengelolaan Aset, Charleson Z. Rihimone dan Kasubag peraturan perundang-undangan, Fransiskus Martino Dura.

Dengan peserta kegiatannya, yaitu seluruh Kepala Desa, Sekretaris Desa, para pendamping desa dan pendamping lokal desa sekecamatan Satar Mese Utara.

Dalam Ranperda tentang pemanfaatan barang milik negara, didalam penataan dan pengelolaan aset itu ada 2, yaitu pertama, penata usahaan dalam hal ini pencatatan terhadap semua apa yang kita adakan.

Kedua, adalah pemanfaatannya bahwa aset yang kita miliki bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk aset daerah atau kabupaten dan PADes untuk aset desa.

Pertanggungjawaban aset ini penting, kata dia, sebab model pemeriksaan yang dilakukan pihak terkait saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa yang diperiksa itu hanyalah pengelolaan keuangannya saja, tetapi fisik pembangunannya tidak diperiksa. Namun sekarang tidak demikian, selain keuangan, fisik barang dan pembangunannya juga ikut diperiksa.

Oleh karena itu, Ia menegaskan agar jangan main-main dengan laporan keuangan dan aset ini.
Ada 2 model aset, yaitu aset desa dan aset pemerintah. Kedua-duanya tidak boleh saling intervensi.

Lebih lanjut, Rihimone menjelaskan, bahwa antara aset desa dan pemerintah sebenarnya tidak ada perbedaan, sebab kedua-duanya sama-sama untuk kepentingan rakyat. Hanya saja sumber keuangannya yang berbeda-beda.

Baca : Unjuk Rasa GMNI Manggarai Ricuh, Desak Aparat Usut Dugaan Mark Up Pembangunan Gedung Rawat Jalan RSUD Matim

Dimana desa bersumber dari dana desa, sedangkan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD 2) Kabupaten.

Sebelumnya, Camat Aloysius Jebarut mengatakan, public hearing terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Manggarai ini sangat penting bagi masyarakat melalui para kepala desa dan sekretaris desa ini, sebab sebagai subyek sekaligus obyek yang akan berhadapan langsung dengan situasi riil dilapangan nantinya.

Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk mendegarkan sekaligus bersama-sama mendiskusikannya sebelum diajukan ke dewan untuk ditetapkan nantinya, katanya.

Sementara itu, kasubag perundang-undangan, Fransiskus Martino Dura menyebutkan ada 5 Ranperda yang akan diajukan pada masa sidang I DPRD tahun ini.

Kelima Ranperda itu, yaitu: 1. Ranperda kabupaten Manggarai tentang pemanfaatan barang milik daerah. 2. Ranperda kabupaten Manggarai tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Manggarai Nomor 2 tahun 2012 tentang pajak daerah. 3. Ranperda kabupaten Manggarai tentang perubahan kedua atas Perda kabupaten Manggarai Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. 4. Ranperda kabupaten Manggari tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Manggarai Nomor 6 tahun 2014 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 5. Ranperda kabupaten Manggarai tentang pencabutan Perda kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan mineral.

Menurutnya, kelima Ranperda ini akan segera diajukan ke DPRD Kabupaten Manggarai pada masa sidang I DPRD tahun ini.