DPRD NTT Diminta Perjuangkan Kesejahteraan Guru

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk memperjuangkan kesejahteraan guru-guru di daerah itu, baik guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun guru swasta dalam hal ini honorer atau kontrak.

Permintaan ini disampaikan sejumlah guru pada tiga sekolah yang dikunjungi Komisi V DPRD NTT yakni, SMA Negeri IV Kupang, SMA Katolik Giovanni dan SMK Negeri I Kupang, Kamis (2/3/2017).

Menurut para guru, lembaga dewan sebagai perpajangan aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah perlu memperjuangkan nasib guru di daerah itu, karena hingga saat ini masih banyak guru yang menerima honor dibawah standar upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku.

“Banyak sekali guru honorer yg honornya dibawah standar UMP, sehingga harapan kami agar DPR dapat memfasilitasi hal ini dgn pemerintah sehingga nasib mereka bisa diperhatikan. Karena banyak guru honor yg gajinya sekitar 500 ribu perbulan, ini kan sangat kasihan bagaimana harus menghidupi keluarganya,” kata Merry, salah seorang guru di SMAK Giovanni Kupang.

Pantauan media ini, hampir semua sekolah yang dikunjungi memiliki keluhan yang sama yakni, terkait bertambahnya jumlah siswa dan rombongan belajar yang tak sebanding dengan sarana-prasarana yang dimiliki sekolah.

Selain itu, para guru mengeluhkan soal pembayaran gaji guru yang tidak tepat waktu, serta permintaan kepada pemerintah daerah agar tunjangan beras tidak diuangkan. Para guru juga meminta agar diperhatikan dengan pemberian tunjangan kesejahteraan.

Baca : Komisi V DPRD NTT Kunjungi Tiga SMA di Kota Kupang

Makrina Bikan, salah seorang guru SMAN IV Kupang saat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengatakan, merasa senang dan bangga ketika urusan pendidikan tingkat menengah dialihkan ke provinsi. Namun, kebanggaan itu kemudian berbuah kecewa lantaran terdapat sejumlah kendala.

“Bagaimana kami tidak kecewa karena gaji kami selalu terlambat dibayar. Tak hanya sampai di situ, setelah gaji terlambat dibayar tunjangan beras kami pun diuangkan dengan harga yang sangat rendah yakni Rp 6700 per kilogram, sementara harga beras bulog di pasaran rata-rata Rp 8000 sampai Rp 9000 ribu,” ungkapnya.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmy Sianto mengatakan, setelah meninjau dan mendengarkan secara langsung keluhan dari pihak sekolah maka pihaknya bersama pemerintah akan berupaya untuk segera menuntaskan segala kendala terkait pendidikan di daerah itu.

“Tentang persoalan lahan di SMKN IV Kupang ini, kami ingatkan kepada pemerintah untuk segera tuntaskan permasalahan ini. Minimal tahun ini harus selesai, masih ada waktu sembilan bulan lagi dan ini cukup untuk menyelesaikannya,” katanya.

Jimmy juga menekankan kepada pemerintah untuk mengupayakan pembayaran gaji guru tepat waktu, tanpa membedakan baik guru honorer/kontrak maupun guru pegawai negeri sipil (PNS). Karena ketika pemerintah menerima guru honorer/kontrak, artinya pemerintah membutuhkan tenaga guru, sehingga pemerintah harus membayar gaji mereka.

Wakil Ketua Komisi V, Mohamad Ansor menambahkan, sejak Oktober 2016 secara administratif telah diberlakukan regulasi baru terkait pendidikan yakni pengalihan kewenangan urusan SMA/SMK/SLB dari kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Meski demikian, pengalihan ini secara secara efektif baru diberlakukan pada Januari 2017. Terkait persoalan ini, pemerintah masih melakukan upaya verifikasi terhadap jumlah personel guru, sehingga kedepannya akan disesuaikan secara baik sehingga meminimalir persoalan-persoalan yang terjadi,” terang Ansor.