Bank Indonesia Sosialisasi Uang Rupiah Baru di Perbatasan Belu-Timor Leste

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah baru tahun emisi 2016 dan sosialisasi ketentuan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berlangsung di Aula Hotel Matahari, Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia-RDTL, Sabtu (25/2/2017) yang dihadiri Wakil Bupati Belu, Kapolres Belu serta para pengusaha.

Kepala BI Perwakilan NTT, Naek Tigor Sinaga mengatakan sosialisasi dua hal tersebut merupakan perdana di Kabupaten Belu pasca lounching uang rupiah NKRI baru pada Bulan Desember tahun lalu. Dari sebelas seri mata uang rupiah baru NKRI yakni tujuh pecahan uang kertas dengan nominal Rp 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 dan 1.000 dan empat mata uang logam mulai dari Rp 1.000, 500 dan 100.

“Kita lakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian pecahan uang kertas baru yang perdana di daratan Timor selain dari kota Kupang, juga sosialisasi usaha penukaran valuta asing di perbatasan Belu,” ujar dia.

Sinaga tekankan, hal lainnya bahwa berita-berita yang selama ini ada di media sosial mengenai tidak benar ada isu palu arit, mengenai kepahlawanan, pencetakan uang, desain uang yang mengatakan bahwa uang itu mirip dengan negara lain dan pahlawan yang ditentukan tidak transparan.

“Kami sudah sosialisasikan kepada masyarakat bahwa itu sebetulnya tidak benar, bahwa sebenarnya uang NKRI adalah merupakan amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang menyatakan bahwa uang yang beredar di Republik Indonesia ini adalah uang NKRI yang ditandatangani oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan perwakilan Pemerintah,” tutur dia.

Lanjut Sinaga, di perbatasan Kalimantan dan Malaysia ternyata penukaran valuta asing semakin marak dan itu melanggar undang-undang, dan apabila diketahui maka akan diproses hukum. Dengan adanya money changer bisa dimanfaatkan untuk tindak pidana seperti kegiatan-kegiatan terorisme, pencucian uang dan narkoba. Dari hasil identifikasi Bank Indonesia di wilayah Atambua terdapat delapan pelayanan penukaran valuta asing dollar, namun hanya dua yang memilik izin resmi sedangkan enamnya ilegal.

Peraturan BI sejak Oktober kemarin setiap pedagang valuta asing atau money changer itu harus memiliki izin BI dan di Atambua ini baru dua yang miliki izin. Jadi ultimatum kami tanggal 7 April nanti batas akhir mereka harus miliki izin, apabila tidak memiliki maka dilarang untuk stop beroperasi, kalau tidak mereka akan dikenakan tindakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan, dan juga dukungan dari Pemda setempat. Itu tujuan kami bahwa kita tahu Belu daerah perbatasan tentunya dinegara tetangga kita banyak sekali hal-hal yang sifatnya US dollar.

“Jadi dilarang pedagang disini menerima pembayaran melalui mata uang asing. Ini harus diarahkan, makanya kami mendorong membuka money changer sehingga legal, karena kalau tidak legal kami tidak bisa mengawasi. Ini satu edukasi kepada masy arakat agar mengetahui bahwa uang NKRI sudah dilounching dan bisa tahu ciri-ciri keaslian uang rupiah baru dan melalui momentum ini kita bisa sampaikan secara baik terutama kepada warga di garis perbatasan,” pinta Sinaga.

Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan mengarakan, sosialisasi BI tentang uang NKRI baru ini penting bagi masyarakat perbatasan Belu memperkenalkan kepada kita ciri-ciri keaslian uang rupiah baru yang dicetak oleh BI. Konteks perbatasan putaran perekonomian di daerah Belu sangat pesat dan itu bisa dimanfaatkan dengan peredaran uang palsu. Selain itu juga usaha penukaran valuta asing harus legal karena takutnya dimanfaatkan untuk tindakan pidana lainnya.

“Hari ini kita bisa tahu dan kenal uang rupiah baru, oleh karena itu kita menjadi orang yang baik menyampaikan kepada orang lain supaya ikuti koridor yang benar gunakan uang asli dan hindari uang palsu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga dengan uang rupiah NKRI yang baru,” kata Ose.

Kapolres Belu, AKBP Michael Ken Lingga menuturkan, warga perbatasan Belu harus mengenali uang rupiah baru, sehingga kejahatan uang palsu bisa terkendali. Pasalnya saat ini kejahatan uang palsu dalam wilayah Indonesia makin marak, oleh sebab itu harus diantisipasi. Keberadaan para pengusaha perlu memahami permasalahan tersebut yangberkaitan dengan perekonomian bangsa.

“Kami pihak aparat keamanan mendukung sosialisasi ini, karena ini akan berkesinambungan dengan kamtibmas khususnya bagi masyarakat Belu yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste,” ungkap Lingga.