Pemkab Belu Gelar Rapat Tanggap Darurat Bencana

Bagikan Artikel ini

Laporan Yansen Bau
Atambua, NTTOnlinenow.com – Menyikapi bencana yang terjadi di beberapa titik dalam wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu menggelar rapat tanggap darurat bencana bertempat di Aula lantai II Kantor Bupati Belu, Jumat (10/2/2017).

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Willybrodus Lay terkait bencana melibatkan, Wakil Bupati Belu, Pimpinan Forkompimda, Kaban BPBD, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Dinas PU, Kaban Keuangan, Perwakilan Satgas Yonif Raider 641/BRU, Camat Lamaknen dan Camat Lamaknen Selatan.

Adapun hal-hal yang dibahas diantaranya stok bantuan bencana, upaya tanggap darurat serta mengupdate data para korban bencana tanah longsor dan puting beliung di Desa Fulur Kecamatan Lamaknen dan Nualaian Kecamatan Lamaknen Selatan.

Bupati Lay menyebutkan, kurang lebih ada sebanyak 60 unit rumah warga yang rusak akibat bencana puting beliung dan tanah longsor dalam satu pekan terakhir. Selain itu bencana yang diakibatkan derasnya hujan menyebabkan akses jalan putus di beberapa titik seperti ruas jalan Fulur dan Kewar di Kecamatan Lamaknen juga deker dan jalan di Desa Debululik Kecamatan Lamaknen Selatan.

Baca : Kodim 1605/Belu Berikan Bantuan 70 Sak Semen Bagi Warga Korban Longsor

“Ruas jalan yang putus di beberapa titik juga di jalan Joltoi harus segera diperbaiki, sebab akses jalan itu menghubungkan ke Ibu Kota Kecamatan dan puskesmas. Kita akan lakukan tanggap darurat melakukan gotong royong, karena itu perlu ditetapkan jadwalnya bersama-sama dalam rapat hari ini,” ujar Lay.

Wabup J.T Ose Luan tambahkan, rencana melakukan gotong royong boleh saja, asalkan perlu disediakan material dan apabila tidak ada yang tersedia maka perlu didukung dengan anggaran daerah yang ada. “Intinya ini harus segera dilakukan, kita kerja dulu dengan material yang ada saat ini sambil usahakan material yang lainnya,” ujar dia.

Sementara itu untuk bantuan rumah korban yang tertimpa bencana longsor dan puting beliung, perlu diusulkan ke pihak Propinsi atau Pusat, sehingga apabila ada bantuan maka warga yang korban bisa diakomodir untuk bantuan perumahan. Namun, apabila belum ada bantuan rumah, maka bisa dibantu bahan bangunannya. Kerugian yang dialami warga kroban bencana diperkirakan kurang lebih mencapai Rp 100 juta.

Kesempatan itu Kajari Belu, Rivo Medellu menuturkan, penanganan terhadap warga korban bencana perlu memperhatikan kriteria atau status bencana, sebab luasan bencana penting untuk menentukan kriteria bencana. Maka dari situ bisa diambil kebijakan penanggulangan bencana. Sedangkan untuk jalan yang putus, perlu diperhatikan status jalan tersebut, apakah status jalan itu jalan kabupaten, provinsi atau pusat. Kalau itu, jalan kabupaten maka boleh dikerjakan secepatnya.

“Upaya penanggulangan bencana, perlu ada penetapan kriteria bencana, apakah Kabupaten Belu terkategori darurat bencana atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan agar tidak menyalahi aturan dan berujung dengan proses hukum,” ungkap Medellu.