Pemkot Kupang Berencana Gandeng RS Swasta Untuk Pengobatan Gratis Berbasis KTP

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Pemerintah Kota Kupang berencana menggandeng Rumah Sakit Swasta, untuk memperluas cakupan layanan kesehatan gratis berbasis e-KTP yang akan diluncurkan pada saat HUT Kota Kupang ke-20 mendatang.

“Saat ini sudah ada dua rumah sakit yang akan melayani pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) W.Z. Johanis, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUSD) S.K. Lerik. Selain itu kami berencana melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta, karena pelayanan ini hampir sama seperti BPJS,” Kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr, Ary Wijana Kepada wartawan di Kupang.

Ary Wijana menyebut program pelayanan kesehatan gratis menggunakan KTP tidak terlalu membebani keuangan daerah, karena sudah 82 persen masyarakat Kota Kupang telah masuk dalam jaminan kesehatan dalam berbagai bentuk.

Baca : RSUD. S.K.Lerik Siap Layani Pengobatan Gratis Berbasis e-KTP

“Total penduduk Kota Kupang ada sekitar 527 ribu lebih jiwa. Dari jumlah itu 217 ribu masuk dalam peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), 90 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 12 ribu warga masuk dalam Askes Sosial, ditambah lagi warga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Mandiri, dan Asuransi Kesehatan sehingga diperkirakan sudah 82 persen yang masuk dalam program jaminan kesehatan dalam berbagai bentuk,” kata Ary Wijana.

Menurut Wijana, jika pengobatan menggunakan KTP diberlakukan di Kota Kupang, maka tidak akan ada penumpukan pelayanan karena tersisa 18 persen yang belum mendapat jaminan layanan kesehatan. Namun jumlah ini bisa saja berkurang, karena cukup banyak kalangan berada di Kota Kupang, yang tidak masuk dalam satu pun jaminan kesehatan yang ada di negeri ini.

Selain itu, tambahnya, masih banyak juga warga Kota Kupang yang telah menjadi wajib KTP, tapi tidak mengantongi KTP, sehingga ketika 217 ribu kartu Jamkesda dianulir karena pelayanan kesehatan sudah boleh menggunakan KTP, ditambah dengan sisa warga yang ada, maka pelayanan tidak akan mengalami kendala. Pemerintah Kota Kupang juga tidak terbebani dari segi anggaran.

“Hitungan saya begini. Peserta Jamkesda di Kota Kupang ada 217 ribu dengan alokasi anggaran setiap tahunnya sebesar Rp.10 miliar. Tapi tidak semua dana itu terpakai. Tahun 2015 lalu, alokasi anggaran Rp.10 miliar yang terpakai cuma sebesar Rp.8,7 miliar dan sisanya Rp.1,3 miliar dikembalikan ke kas daerah. Kalau pengobatan gratis menggunakan KTP diberlakukan pada tahun 2017 mendatang, maka alokasi anggaran berkisar antara Rp.15-20 miliar, dan saya yakin anggaran tersebut tidak akan terpakai habis,” pungkas dia.

Baca : Pelaku Penembak Marzuki Sopir Truk BCA di Halikelen Belum Terungkap