JATAM Nasional Minta Waspadai Ijon Politik Pertambangan di Pilkada Lembata

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional meminta masyarakat mewaspadai dugaan praktek ijon politik pertambangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lembata 2017.

Permintaan ini disampaikan Kepala Kampanye JATAM Nasional, Melky Nahar dalam diskusi publik di Kupang, Senin (6/1/2017).

Menurut Melky, Kabupaten Lembata sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilukada Serentak 2017, taklepas dari persoalan ijon politik pertambangan dimaksud. Mengingat, potensi tambang lembata yang tersebar di hampir seluruh wilayah menjadi incaran para korporasi tambang.

“Hal ini diperparah dengan trackrecord dan visi-misi para kontestan yang bertarung nyaris tidak menyentuh persoalan riil masyarakat, seperti ancaman industri ekstraktif terhadap ruang hidup dan alat produksi masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan, sebanyak 93 persen wilayah Lembata merupakan kawasan budidaya pertanian, dan 90 persen masyarakatnya bekerja sebagai petani. Bahkan sebanyak 40,41 persen pendapatan Kabupaten Lembata disumbangkan oleh pertanian, sementara tambang hanya 0,49 persen. Lebih dari itu, Lembata juga merupakan daerah dengan jalur vulkanik dan gempa.

“Potensi ancaman seperti daya rusak tambang dipastikan akan menghebat pasca Pemilukada serentak 2017, mengingat investasi berbasis lahan skala besar ini terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pemilukada,” sebutnya.

Melky menilai, Pemilukada serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat di daerah tambang. Pemilukada ini tidak lebih dari sekedar ajang merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi untuk terus mengakumulasi kapital keuangan bagi diri sendiri, kelompok dan partai politik.

Baca : Jasad Guru SMAN I Insana, Ditemukan Sudah Membusuk Dalam Rumahnya

“Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan usaha mereka di daerah tambang,” katanya.

Dia berpendapat, kekayaan para calon kepala daerah tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi Pemilukada langsung. Sehingga untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut para kandidat giat mencari sponsor.

“Para pebisnis melihat persoalan ini sebagai salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka. Salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan kampanye sebagai praktek ijon politik,” tandasnya.

Kordinator divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Tamu Ridi mengatakan, Kabupaten Lembata yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus, delapan dari sembilan kecamatan di wilayah itu terancam ditambang. Ancaman ini tentu saja mempertaruhkan masa depan masyarakat Lembata yang 90 persen bergantung pada pertanian dan hasil laut.

“Para pemimpin daerah yang lahir dari banyak Pemilukada tersebut makin jelas tidak memperjuangkan agenda krisis yang dialami masyarakat. Sebaliknya mereka justru memperjuangkan keamanan investasi dari pemilik modal, sponsor mereka,” katanya.

Menurut Umbu Tamu, sebagian besar pesan-pesan kampanye dalam Pemilukada disusun dengan mengacu pada identifikasi masalah yang generik dan tidak mencerminkan realitas krisis yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Identifikasi masalah yang generik mencakup rendahnya sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan kesehatan.

“Sementara, potret krisis yang diuraikan di atas masih belum digunakan dalam penyusunan pesan-pesan kampanye, termasuk visi dan misi calon kepala daerah yang akan menjadi roh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan jika mereka terpilih,” katanya.