PIP Harus Bersih dari Kepentingan Politik

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Polemik dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) antara pemerintah Kota Kupang dan Rumah Aspirasi Jeriko sebagai Pemangku Kepentingan mulai menemui titik terang.

Berdasarkan hasil konsultasi Komisi IV DPRD Kota Kupang bersama Dinas Pendidikan Kota Kupang ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Rumah Aspirasi Jeriko, Kemendikbud secara gamblang telah menjelaskan mekanisme penyaluran dana PIP yang benar sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku.

Kemendikbud juga mempertanyakan keabsahan Surat Keputusan (SK) yang diakui dimiliki dan digunakan oleh pemangku kepentingan Rumah Aspirasi Jeriko sebagai landasan untuk mengusulkan nama-nama siswa tanpa melalui pihak sekolah.

“Pihak Kementerian melalui Kabag (Kepala bagian) Hukum Dirjen Dikdamen (Pendidikan Dasar dan Menengah) Kemendikbud RI mempertanyakan SK yang digunakan oleh Rumah Aspirasi Jeriko. SK itu nomor berapa? Isinya tentang apa? Dan pihak mana yang mengeluarkan SK tersebut,” Kata Vicktor Haning, anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang, usai melakukan konsultasi di Kemendikbud RI, baru-baru ini.

Menurut Victor Haning, berdasarkan penjelasan dari pihak Kemendikbud, pada prinsipnya SK yang dikeluarkan oleh Kementerian hanya Satu SK yang telah diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran PIP. Juknis yang tepat juga adalah penyaluran yang dilakukan melalui sekolah, yakni bagi siswa yang namanya masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima dana bantuan.

Pihak Kemendikbud menegaskan, proses pengusulan dan penyaluran dana bantuan PIP pada prinsipnya harus sesuai dengan Juknis. Penyaluran harus berdasarkan SK yang disertai lampiran nama penerima bantuan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Sehingga, mekanismenya tetap harus melalui sekolah.

Siapa pun pemangku kepentingan, termasuk anggota DPR atau Kepala Sekolah juga bisa mengusulkan nama calon penerima. Bahkan orangtua murid sendiri pun bisa mengusulkan. Namun mekanismenya harus melalui sekolah. Sehingga, sangat tepat ketika Kepala Sekolah tidak memberikan surat keterangan bagi nama-nama yang tidak terlampir dalam SK yang bersumber dari Kementerian.

Pihak sekolah yang berani memberikan surat keterangan sekolah bagi calon penerima yang diusulkan dari luar sekolah, maka Kepala Sekolah tersebut diangap terlalu luar biasa dan sangat berani dalam mengambil keputusan yang salah. Sehingga, bagi Kepala Sekolah yang telah mengeluarkan surat keterangan nantinya akan diteliti agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Baca : Sesuai Juknis Hanya 10 Persen Siswa Sekolah Yang Layak Dapat PIP

Victor Haning juga mengatakan, untuk menindaklanjuti polemik dana bantuan PIP yang terjadi di Kota Kupang, pihak Dewan akan segera melakukan penelusuran terkait asal-usul SK yang digunakan oleh Rumah Aspirasi Jeriko. Karena sesuai pengakuan  Kemendikbud, pada dasarnya SK yang dikeluarkan mereka hanya satu SK yakni bagi Dinas Pendidikan, dan tidak ada SK lain.

Pihak Kemendikbud juga berjanji untuk segera memberikan rekomendasi secara tertulis bagi pihak sekolah agar tidak boleh memberikan kewenangan bagi calon penerima yang bukan diusulkan melalui pihak sekolah.

Kemendikbud juga mengimbau agar siapa pun yang terlibat dalam penyaluran dana bantuan PIP, tidak dibenarkan untuk sekali-kali mengintervensi Dinas Pendidikan Kota Kupang dan para Kepala Sekolah di Kota Kupang.

Untuk diketahui, berdasarnya pernyataan Kabag Hukum Dirjen Dikdamen Kemendikbud, dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, polemik PIP hanya terjadi di Kota Kupang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Ewalda Taek  berpendapat,  penyaluran dana bantuan PIP  harus dilakukan sesuai regulasi yang ada, yakni sesuai Juknis yang berlaku dari Kemendikbud. “Jadi tidak semudah beralasan demi rakyat, lalu aturan dan regulasi yang berlaku diabaikan,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Dr Yohanes Tuba Helan mengatakan, tugas pembantuan untuk program bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat   berada di tangan pemerintah daerah. Pemeorntah daerah yang berhak  menyalurkan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dan penyalurannya harus dilakukan berdasarkan kriteria yang ada, dan dijalankan secara transparan.

“Jika pemangku kepentingan dibolehkan melakukan penyaluran, maka seharusnya pemangku kepentingan tersebut sebelumnya harus menunjukkan aturan yang membolehkan dirinya melakukan hal itu,” katanya.

Menurut Tuba Helan, regulasi yang belaku terkait penyaluran yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan juga harus disosialisasikan secara gamblang kepada masyarakat agar masyarakat tidak menjadi bingung ketika ingin mengambil haknya yang telah diakomodir oleh pemangku kepentingan tersebut.

“Siapa-siapa saja, dan kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan juga sebenarnya harus diberitahukan secara terbuka oleh pemangku kepentingan yang mengambil bagian untuk menyalurkan bantuan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan proses pencairan bantuan yang diperoleh melalui jalur dari pemangku kepentingan, juga harus diberitahukan secara rinci oleh pemangku kepentingan sebelum mengakomodir calon penerima untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut,” tegasnya.

Ia  juga menjelaskan, dalam satu Tahun Anggaran, penerima bantuan tidak diperbolehkan menerima bantuan yang sama walaupun penyalurannya melalui saluran yang berbeda. Dirinya juga mengimbau agar penyaluran dana bantuan PIP harus bersih dari kepentingan politik.

Jangan digunakan demi kepentingan politik, apalagi dengan mencantumkan diri sebagai kandidat dalam pilkada, dan membawa-bawa nama partai politik. Sebab, sumber bantuan tersebut berasal dari rakyat, yang dikelola oleh pemerintah demi pemenuhan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.  “Semua orang memiliki peran yang berbeda. Kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan kewenangan yang kita miliki,” pungkas  Tuba Helan.

Komentar ditutup.