Keputusan Menkum HAM Sudahi Dinamika Kepengurusan PKP Indonesia

Bagikan Artikel ini

Laporan Jean Alfredo Neno
Kupang, NTTOnlinenow.com – Keputusan Menkum HAM tertanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Persoanlia Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia periode 2016- 2021 menunjukkan bahwa dinamika kepengurusan partai itu, baik di tingkat pusat maupun provinsi sudah berakhir. Tahap selanjutnya melakukan verifikasi dalam rangka mengikuti pemilu legislatif 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) NTT, Yan Richard Mboeik sampaikan ini kepada wartawan setelah rapat pleno DPP PKP Indonesia di Kupang, Senin (30/1) malam.

Yan mengatakan, pasca pelaksanaan kongres partai, Menkum HAM Yasonna H. Laoly telah mengesahkan susunan kepengurusan tingkat pusat. Dimana, A.M. Hendropriyono dan Imam Anshori Saleh ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta Deby Merlian Amalia sebagai Bendahara Umum DPN PKP Indonesia periode 2016- 2021. Sedangkan DPP PKP Indonesia Provinsi NTT yang sah yakni Ketua, Yan Richard Mboeik dan Sekretaris Agripa Bako serta Bendahara, Yoke Hermince Salean.

“Legal standing kepengurusan DPP PKP Indonesia NTT yang sah ada ada kami, karena kami yang pegang surat keputusan dari DPN yang sah sesuai surat keputusan (SK) Menkum HAM,” kata Yan.

Dia menyampaikan, persoalan yang terjadi di tubuh PKP Indonesia termasuk di NTT bukanlah dualisme kepengurusan tapi hanya dinamika. Karena itu, pihaknya mengajak semua kader untuk sama- sama membesarkan PKP Indonesia. Partai ini sangat nasionalis dan terbuka untuk semua pihak bergabung di bawah naungan PKP Indonesia.

Baca : Yan Richard Mboeik Telah diberhentikan Sebagai Ketua DPP PKP Indonesia NTT

“Walau partai terbuka, tapi kami tetap melihat atau mengkaji profil calon kader yang bersangkutan,” ungkap Yan.

Pada kesempatan itu dia mengungkapkan, setelah membentuk susunan personalia tingkat kabupaten/kota hingga desa/keluahan sesuai kewenangan yang dimiliki. Dimana, DPP bertugas untuk membentuk struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK). Selanjutnya, DPK membentuk struktur tingkat kecamatan. Tahap lanjutan adalah Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) membentuk struktur kepengurusan tingkat desa/kelurahan.

“Kita harus keluarkan SK baru di setiap tingkatan karena ada pergantian pengurus di tingkat pusat,” papar Yan.

Dia menyatakan, pembentukan struktur kepengurusan di semua tingkatan harus dilakukan dalam waktu dekat dalam rangka kegiatan verifikasi menghadapi pemilu legislatif 2019. Walau demikian, PKP Indonesia sudah sangat siap untuk mengikuti tahapan verifikasi, apalagi hampir semua kecamatan sudah terbentuk struktur kepengurusan.

“Kita sangat siap mengikuti verifikasi, karena sebagian struktur kepengurusan di sejumlah tingkatan sudah terbentuk, tinggal pembenahan administrasi,” tegas Yan.

Wakil Ketua DPP PKP Indonesia, Jefri Un Banunaek menyatakan, PKP Indonesia berkomitmen berbuat sesuatu yang terbaik untuk rakyat. Karena itu, setiap kader partai yang didorong, baik ke legislatif maupun eksekutif (kepala daerah atau wakil kepala daerah) memiliki integritas yang tinggi bekerja untuk kepentingan rakyat.