Sesuai Juknis Hanya 10 Persen Siswa Sekolah Yang Layak Dapat PIP

Bagikan Artikel ini

Laporan Nyongki Mauleti
Kupang, NTTOnlinenow.com – Dari total 85 ribu siswa Sekolah Dasar (SD)), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Kupang, hanya sebanyak 10 persen lebih yang layak mendapat bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP). Sedangkan sisanya boleh kategorikan orang mampu yang tidak termasuk dalam kriteria yang tertera dalam Pentunjuk Teknis (Juknis) PIP dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Jerhans Ledoh kepada wartawan di Kupang, Selasa (24/1/2017).

Ledoh mengatakan, pemerintah Kota Kupang di tahun 2017 lewat usulan sekolah, dapat alokasi sebanyak 18 ribu penerima PIP dari Kemendikbud, dan nama-nama yang menerima PIP berdasarkan usulan sekolah telah mencairkan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan mereka. Namun yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah penerima PIP yang diusulkan pemangku kepentingan, apakah nama-nama yang tertera dudah diverifikasi sesuai kriteria atau tidak dirinya mengaku tidak tahu.

Tetapi, kata Ledoh, karena pihak kementerian sudah mengeluarkan SK, beserta lampirannya soal penerima PIP, pihak sekolah akan kembali melakukan verifikasi sesuai juknis karena pihak Kementerian Pendidikan Kebudayan lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegah telah mengeluarkan surat dengan Nomor:349/D/KU/2017 soal penyaluran PIP.

Baca : Pemprov NTT Verifikasi Kembali Penerima PIP SMK/SMA

Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, Kata Ledoh, disebutkan bahwa penerima beasiswa PIP harus sesuai juknis, antara lain, peserta didik merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar, peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus, seperti peserta didik beserta dari program PKH, Pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS), peserta didik yang berstatus yatim piatu, peserta didik yang terkena bencana alam, kelainan fisik, peserta didik dari lembaga pendidikan non formal, dan dan peserta didik yang menempuh study keahlian kelompok bidan, pertanian dan perikanan, peternakan, kehutan dan pelayaran kemaritiman.

Dalam juknis itu, Lanjut Ledoh, disampaikan apabila terdapat penerima dana bantuan PIP yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, pihak sekolah tidak dapat memberikan surat keterangan sebagai syarat pencairan dana di Bank penyalur.

Oleh Karena itu, Lanjut Ledoh, pihaknya akan berpegang teguh pada Juknis Kementerian dan seluruh nama penerima PIP dari pemangku kepentingan yang sudah SK dan Lampirannya akan diverifikasi kembali, sehingga penerima PIP harus mereka yang layak mendapat seperti tertera dalam juknis.